Demokrasi di Indonesia

Gambar

Demokrasi di Indonesia

  • Hakikat Demokrasi
  • Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos brarti pemerintah. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka akan berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan dari rakyat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud demokrasi adalah suatu system pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan negara.

Dengan konsep tersebut tentunya telah menjadikan demokrasi sebagai system pemerintahan yang paling ideal dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya. Namun demikian, penerapan sistem demokrasi saat ini berbeda dengan penerapannya pada zaman Yunani kuno.

Pada zaman Yunani kuno, rakyat yang menjadi warga Negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan negara. Demokrasi zaman Yunani ini sering disebut sebagai demokrasi langsung atau demokrasi murni. Penerapan system demokrasi dengan cara tadi tentunya tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan, karena saat ini hampir setiap Negara memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat besar. Kondisi itulah yang membuat setiap perkara kenegaraan tidak mungkin dibicarakan secara langsung dengan seliruh rakyat, tetapi cukup diwakilkan kepada wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena dilakukan secara perwakilan, maka system demokrasi seperti ini sering disebut sebagai demokrasi tak langsung atau demokrasi perwakilan.

Perkembangan teknologi dan kebudayaan yang begitu cepat, tidak mengubah anggapan sebagian besar Negara bahwa demokrasi merupakan system pemerintahan yang paling ideal. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya Negara yang menyatakan sebagai Negara demokrasi, meskipun dengan sebutan yang berbeda-beda. Misalnya, demokrasi liberal, demokrasi nasional, demokrasi rakyat, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila.

Meskipun banyak Negara yang mengaku sebagai Negara demokrasi, tetapi apakah Negara tersebut benar-benar Negara demokrasi. Kriteria ini sangat tergantung pada bagaimana Negara tersebut menjalankan pemerintahannya, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi atau tidak.

  • Sejarah Perkembangan Demokrasi

Sejarah demokrasi berasal dari system yang berlaku di Negara-negara kota (city state) Yunani kuno. Waktu itu demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung. Hal tersebut dimungkinkan karena Negara kota mempunyai wilayah yang relative sempit dan jumlah penduduk tidak sebanyak (+300.000 jiwa), sedangkan waktu itu tidak semua penduduk mempunyai hak. Setelah Yunani dijajah Romawi, demokrasi mengalami kematian. Selanjutnya di Eropa selama beabad-abad system pemerintahan sebagaian besar adalah monarki absolute. Awal timbulnya demokrasi ditandai dengan munculnya Magna Charta tahun 1215 di Inggris. Piagam ini merupakan kontrak antara raja Inggris dengan bangsawan. Isi piagam tersebut adalah kesepakatan bahwa raja Jonh mengakui dan menjamin beberapa hak yang dimiliki bawahannya. Selanjutnya sejak abad 13 perjuangan terhadap perkembangan demokrasi terus berjalan.

Pemikir-pemikir yang mendukung berkambangnya demokrasi antara lain John Locke dari Inggris (1632 – 1704) dan Montesque dari Perancis (1689 – 1704). Menurut Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty, and property). Montesque, menyusun suatu system yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan Trias Politica. Trias Politica menganjurkan pemisahan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan. Ketiganya terpisah agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangannya konsep pemisahan kekuasaan sulit dilaksanakan, maka diusulkan perlu meyakini adanya keterkaitan antara tiga lembaga yaitu eksekutif, yudikatif dan legislative.

Pengaruh paham demokrasi terhadap kehidupan masyarakat cukup besar, contohnya perubahan system pemerintahan di Perancis melalui revolusi; dan revolusi kemerdekaan Amerika Serikat (membebaskan diri dari dominasi Inggris).

  • Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi

Dari berbagai sumber kepustakaan dapat disimpulkan beberapa prinsip dasar demokrasi.

  • Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi

Pemerintahan berdasarkan konstitusi memiliki arti bahwa dalam melaksanakan pemerintahannya, kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi atau UUD, sehingga kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Pembatasan ini penting agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

  • Pemilihan Umum yang Bebas, Jujur, dan Adil

Sebaik apapun suatu pemerintahan dirancang, ia akan dianggap demokratis bila pejabat-pejabatnya tidak dipilih rakyat secara bebas, jujur, adil, dalam suatu pemilihan umum. Dikatakan demikian, karena hanya pejabat-pejabat hasil pemilihan umum yang bebas dari tekanan, jujur, dan adillah yang akan memastikan system demokrasi berjalan dengan baik.

  • Hak AAsasi Manusia

Setiap orang memiliki hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, hak dasar tadi disebut hak asasi manusia. Hak ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak seorang pun boleh mengambil atau merampasnya. Dalam kehidupan bernegara hak asasi setiap warga dijamin penuh oleh Negara. Jaminan tersebut perlu ada karena jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan wujud pemerintahan yang demokratis.

  • Persamaan Kedudukan di Depan Hukum

Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Persamaan perlakuan ini penting untuk diberlakukan karena tindakan yang membeda-bedakan warga Negara dalam hukum merupakan suatu tindakan diskriminasi dan tidak adil. Siapapun warga Negara yang melanggar hukum, harus mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang tidak melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum, harus bebas atau terhindar dari sanksi hukum. Siapapun mereka, apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, harus diperlakukan sama di depan hukum.

  • Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan yang bebas tidak memihak, dan terlepas dari campur tangan pemerintah atau siapapun, akan menjamin terwujudnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Peradilan yang bebas dari tekanan apapun akan mampu mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat. Kondisi ini harus benar-benar diwujudkan karena setiap individu rakyat menghendaki keadilan dapat dirasakan seluruh lapisan rakyat.

  • Kebebasan Berserikat/Berorganisasi dan Mengeluarkan Pendapat

Berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat  merupakan hak warga Negara. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjamin hak tersebut sebagai wujud dari pemerintahan yang demokratis.

Perkumpulan-perkumpulan masyarakat, baik yang berbentuk organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi politik (partai politik), juga kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat sekaligus dapat menjadi sarana yang abik untuk mengontrol atau mengawasi pemerintah. Dikatakan demikian, karena melalui ketiga kegiatan saran atau kritik rakyat dijadikan sebagai penilaian bagi kinerja pemerintah sehingga jalannya pemerintah dapat berjalan dengan baik, demokratis, dan sesuai dengan konstitusi yang ada.

  • Kebebasan Pers/Media Massa

Kebebasan pers/media massa, baik cetak maupun elektronika merupakan prinsip penting seperti prinsip-prinsip yang lain. Melalui kebebasan pers, rakyat dapat menyuarakan sura hati dan pikirannya kepada khalayak umum (publik) melalui media massa. Mengekang kebebasan pers berarti mengekang hak-hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya.

Penilaian tersebut juga berlaku pada cara kerja pemerintah. Pemerintah yang tidak mau mendengarkan dan menyarap aspirasi rakyat bukanlah pemerintah yang demokratis.

  • Bentuk-Bentuk Demokrasi Modern

Dipandang dari bagaimana keterkaitan antarbadan atau organisasi Negara dalam berhubungan, demokrasi dapat dibedakan dalam 3 bentuk.

  • Demokrasi dengan Sistem Parlementer

Menurut system ini ada hubungan yang erat antara badan eksekutif (pemerintah) dengan badan legislative (badan perwakilan rakyat). Disini tugas atau kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut cabinet atau dewan menteri. Menteri-menteri, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama sebagai kabinet (dewan menteri), mempertanggung jawabkan segala kebijaksanaan pemerintahannya kepada parlemen (badam perwakilan rakyat).

Apabila pertanggungjawaban menteri atau dewan menteri diterima oleh parlemen, maka kebijaksanaan tersebut bisa terus dilaksanakan dan dewan menteri tetap melaksanakan tugasnya sebagai menteri.

Akan tetapi, apabila pertanggungjawaban menteri atau dewan menteri tersebut ditolak parlemen, maka parlemen dapat mengeluarkan suatu keputusan yang tidak percaya kepada menteri yang bersangkutan atau para menteri (kabinet). Jika itu terjadi, maka menteri tersebut atau para menteri tersebut harus mengundurkan diri. Kejadian ini sering disebut sebagai krisis kabinet.

Satu hal yang mungkin saja bisa terjadi, yaitu apa yang diputuskan oleh parlemen ternyata berbeda dengan pendapat rakyat yang diwakilinya. Apabila hal ini terjadi berarti kehendak parlemen tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat yang diwakilinya. Jika demikian, maka parlemen tersebut dianggap sudah tidak lagi bersifat representatif. Sebagai perimbangan apabila terjadi penolakan pertanggungjawaban kabinet oleh parlemen, kepala Negara dapat membubarkan parlemen atau badan perwakilan rakyat. Untuk selanjutnya dibentuklah badan perwakilan rakyat yang baru. Sistem ini awalnya tumbuh di Inggris, kemudian diikuti oleh beberapa Negara di Eropa Barat dan Indonesia. Di Indonesia system parlemen diterapkan pada masa berlakunya UUD Sementara tahun 1950 (UUDS ’50).

Layaknya sebuah aturan, system parlemen pun memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya.

  • Kelebihan Sistem Parlementer

Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintah Negara.

  • Kelemahan Sistem Parlementer

Kedudukan badan eksekutif tidak stabil, selalu terancam adanya penghentian ditengah jalan karena adanya mosi tidak percaya dari badan perwakilan rakyat. Sehingga terjadi krisis kabinet. Akibatnya, pemerintah tidak dapat menyelesaikan program-program yang telah disusunnya.

  • Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan

Dalam sisiem ini, hubungan antara badan eksekutif dengan badan legislatif dapat dikatakan tidak ada. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan legislative (badan perwakilan rakyat) ini mengingatkan kita pada ajaran dari Montesquieu, yaitu dikenal dengan ajaran Trias Politika.

Menurut ajaran Trias Politika, kekuasaan Negara dibagi menjadi 3 kekuasaan yang satu sama lain terpisah dengan tegas. Ketiga kekuasaan tersebut yaitu sebagai berikut.

  • Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.
  • Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
  • Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili

Dalam sistem pemisahan kekuasaan, badan eksekutif (pemerintah) terdiri dari presiden sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh para menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut yang memimpin departemen-departemen pemerintahan, diangkat oleh presiden dan hanya bertanggung jawabkepada presiden. System ini sering disebut Sistem Presidensiil. Contoh Negara yang menggunakan demokrasi dengan system pemisahan kekuasaan ini yaitu Amerika Serikat.

Sebagai salah satu system dalam demokrasi, system pemisahan kekuasaan juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

  • Kelebihan Sistem Presidensiil

Ada kestabilan pemerintahan, karena mereka tidak dapat dijatuhkan atau dibubarkan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen),sehingga pemerintah dapat melaksanakan program-programnya dengan baik.

  • Kelemahan Sistem Presidensiil

Dapat mendorong timbulnya pemusatan kekuasaan ditangan presiden, serta lemahnya pengawasan dari rakyat.

  • Demokrasi dengan Sistem Referendum (Pengawasan Langsung oleh Rakyat)

Dalam system ini, tugas badan legislatif (badan perwakilan rakyat) selalu berada dalam pengawasan rakyat. Dalam hal ini pengawasannya dilaksakan dalam bentuk referendum (pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan legislative). System ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu referendum obligatoire dan referendum fakultatif.

  • Referendum Obligatoire (Referendum yang Wajib)

Referendum obligatoire adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu undang-undang atau suatu peraturan. Artinya, suatu undang-undang baru dapat berlaku apabila mendapat persetujuan rakyat melalui referendum (pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan perwakilan rakyat).

  • Referendum Fakultatif (Referendum yang Tidak Wajib)

Referendum fakultatif adalah referendum yang menentukan apakah suatu undang-undang yang sedang berlaku dapat terus dipergunakan atau tidak, atau perlu ada tidaknya perubahan-perubahan.

  • Kelebihan Sistem Referendum

Rakyat dilibatkan penuh dalam pembuatan undang-undang.

  • Kelemahan Sistem Referendum

Tidak semua rakyat memiliki pengetahuan yang cukup terhadap undang-undang yang baik, dan pembuatan undang-undang menjadi lebih lambat.

  • Macam-Macam Demokrasi dan Pelaksanaannya di Indonesia
  • Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal atau sering disebut juga demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia sejak dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. System Parlemen adalah suatu system pemerintahan yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada parlemen (badan perwakilan rakyat/DPR). Penerapan system ini sebenarnya tidak sesuai dengan UUD 1945, karena berdasarkan UUD 1945 sistem pemerintah yang harus diterapkan di Indonesia adalah system kabinet presidensial. System kabinet presidensial adalah system pemerintahan dimana system kabinetnya (menteri-menterinya) bertanggung jawab kepada presiden.

Dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 memiliki makna pula bahwa mulai tanggal tersebut, demokrasi yang diterapkan Indonesia yaitu demokrasi liberal. Dalam system demokrasi liberal, kedudukan presiden hanya sebagai kepala Negara, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh perdana menteri. Hal ini berbeda dengan system presidensial, di mana presiden disamping sebagai kepala Negara juga berperan sebagai kepala pemerintahan.

System parlementer semakin dikukuhkan dengan berubahnya bentuk Negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUD yang digunakan diganti dengan konstitusi RIS. Ini berlangsung sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 saat berlakunya UUDS 1950.

Bentuk Negara RIS tidak bertahan lama karena pada dasarnya jiwa bangsa Indonesia sejak perjuangan merebut kemerdekaan adalah kesatuan. Gerakan dan upaya-upaya untuk kembali bersatu menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia bermunculan. Upaya tersebut berhasil, karena sejak berlakunya UUDS tahun 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan UUDS 1950,system pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia tetap system parlementer dan demokrasi liberal. Dalam masa demokrasi liberal pemerintah banyak memberikan kebebasan berpolitik sehingga banyak partai yang bermunculan.

Namun, penerapan UUDS 1950 hanya bertahan beberapa tahun saja karena sejak dikeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 negara kita kembali ke UUD 1945. Kembalinya penerapan UUD 1945 juga menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia.

 

  • Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden tersebut berisikan 3 poin berikut.

  • Pembubaran Konstituante.
  • Berlakunya kembali UUD 1945.
  • Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan demikian, system pemerintahan pun berubah dari system parlementer menjadi system presidesial seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Dalam system presidensial diterangkan 2 poin penting.

  • Kedudukan presiden yaitu sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
  • Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Dari kedua poin tersebut dapat diketahui bahwa demokrasi terpimpin tidaklah sama dengan demokrasi liberal. Perbedaan itu terlihat dengan kuatnya peran dan kendali presiden dalam pemerintahan, sehingga peran partai politik yang menjadi sangat kurang.

Demokrasi terpimpin berakhir seiring berakhirnya kepemimpinan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, digantikan oleh pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto.

  • Demokrasi Pancasila

Di samping demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, terdapat pula demokrasi Pancasila. Berdasarkan kata dasarnya, kita sudah bisa menebak bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Maksudnya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari tata nilai dan kepribadian bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila.

Oleh sebab itu, penerapan demokrasi Pancasila harus dijiwai oleh sila-sila yang ada dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila inilah yang sekarang dianut dan dijalankan oleh Negara Indonesia.

Berikut dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila.

1) Sila ke 4 Pancasila, ” Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. “

2) Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 “…..disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”

3)Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945,”Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”

4) Pasal 2 Ayat (1) ,”Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Pewakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UUD.”

 

Dalam demokrasi Pancasila dikenal dua cara pengambilan keputusan yaitu musyawarah mufakat dan voting. Musyawarah mufakat adalah pengambilan keputuan yang disetujui oleh seluruh peserta musyawarah. Adapun voting adalah pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara terbanyak. Voting dilakukan bila dalam musyawrah tidak menemui kata mufakat. Akan tetapi, dalam musyawarah harus terlebih dahulu diusahakan mencapai kata mufakat. Apabila tidak tercapai, barulah dilaksanakan voting.

Berikut hal-hal yang mengaharuskan dilakukannya voting.

  1. Adanya perbedaan pendapat yang sulit dipertemukan (deadlock).
  2. Keterbatasan waktu dalam proses musyawarah.
  3. Dalam peraturan musyawarah telah ditetapkan bahwa pengambilan keputusan dengan cara voting.

            Suatu musyawarah harus dilakukan secara demokratis. Maksudnya, dalam suatu musyawarah setiap orang mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya. Apabila pendapat-pendapat tersebut tidak mungkin lagi menemukan kata mufakat, Baru bisa dilakukan voting. Dengan demikian, musyawarah tersebut benar-benar diliputi nilai-nilaidemokrasi.

 

Voting ada tiga macam.

  1. Suara Terbanyak Relatif  (Simple Majority)

Artinya, keputusan yang diambil yaitu keputusan yang mendapat suara terabnyak. Voting suara Pasal 2 Ayat (3),”Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.”

      2.   Suara Terbanyak Mutlak (Absolut Majority)

Artinya, keputusan yang diambil yaitu keputusan yang mendapat suara separuh lebih (50%+1) dari seluruh jumlah pemilih. Sistem ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 6A Ayat (3), “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum …………, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

      3. Suara Terbanyak Bersyarat

Artinya, keputusan yang diambil yaitu keputusan yang mendapat suara yang disyaratkan dalam peraturan. Misalnya dalam UUD 1945 Pasal 7B Ayat (7). “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presidan dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir….”

            Sifat voting ada 2 macam.

  1. Terbuka, artinya pilihannya tidak dirahasiakan (dengan cara mengacungkan tangan/berdiri sebagai tanda setuju).
  2. Tertutup, artinya pilihannya dirahasiakan (dengan cara menuliskan pilihannya secara rahasia).

Demokrasi Pancasila mulai ditegaskan untuk diterapkan di Indonesia sejak pemerintahan order baru berkuasa. Pada dasarnya, demrokasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, diwarnai, disemangati, dan didasari oleh pancasila. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menerapkan kelima sila dari Pancasila.

  1. Berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  2. Dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Menjungjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradap.
  4. Selalu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
  5. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena Pancasila merupakan dasar negara, tentunya sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap warga negara untuk menerapkan demokrasi Pancasila pada pemerintahan negara.berkaitan dengan itu,dalam melaksanakan demokrasi tersebut setiap warga negara harus berharap dan berusaha untuk:

  1. Diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa,
  2. Sesuai dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
  4. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang di pimpin oleh hikmat kebijaksaaan dalam permusyawaratan/perwakilan,dan
  5. Mewujudjan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

 

B. Pentingnya Kehidupan Demokrasi dalam Bermasyarakat,Berbangsa,dan Bernegara

  1. Pentingnya Kehidupan Demokrasi

            Demokrasi merupakan suatu konsep yang mengendapkan keadilan, kejujuran, dan transparansi [keterbukaan].Dengan demikian, demokrasi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. oleh sebab itu, Demokrasi sangat penting di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

            Dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu masalah, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sangat diperlukan suatu masyarakat yang demokratis. Selain itu, dalam menentukan pergantian pemimpin, dari mulai rukun tetangga (RT) sampai presiden diperlukan juga suatu pemilihan umum (pemilu) yang demokratis dan aman.

       2.  Demokrasi dalam Kehidupan Politik

Demokrasi dalam kehidupan politik dapat dilakukan dan diterapkan dalam kegiatan pemilihan umum.

  1. Pemilihan Umum (pemilu)

            Salah satu bentuk penerapan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu diadakannya pemilihan umum (pemilu). Sebab pemilu merupakan:

1) wujud pelaksanaan demokrasi,

2) wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat,

3) wujud pelaksanaan hak politik warga,

4) partisipasi rakyat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,

5) pemilihan kemimpinan yang wajar, demokrtis, dan aman,

6) menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan

7) sarana mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan nasional.

b. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 di Indonesia

           Pada suasana yang masih dalam proses reformasi di segala bidang dan masih belum pulih dari krisi ekonomi, bangsa indonesia berhasil mengadakan pemilu dengan aman dan demokrasi. Pemilu tersebut dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

  • Pemilu DPR dan DPRD

Dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.Daftar calon terbuka artinya nama-nama calon terdaftar dalam kartu pemilihan untuk dipilih oleh pemilih. Pemberian namanya dengan cara mencoblos gambar partai dan mencoblos salah satu nama calon.

  • Pemilu DPD

Dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Artinya, para calon memperebutkan suara pemilih di daerah pemilihan tertentu.setiap provinsi mendapat jatah 4 wakil yang akan menjadi anggota DPD.empat kursi inilah yang akan di perebutkan oleh para calon.pemberian suaranya dengan cara mencoblos salah satu foto calon dalam kartu pemilihan.

  • Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dilaksanakan dengan sistem absolut majority (suara terbanyak mutlak). Artinya, pasangan calon yang mendapat suara minimal separuh lebih (50%+1) dari seluruh jumlah suara yang sah akan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden.

 

3. Demokrasi dalam Kehidupan Ekonomi

            Praktek demokrasi dalam kehidupan ekonomi kita diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) hasil amandemen ke 4 UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

            Dalam Pasal 33 tersebut tercantum dasar kehidupan demkrasi ekonomi kita, yakni produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarkatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Landasan demokrasi ekonomi yang diartikan sebagai kemakmuran bagi semua, memiliki dua elemen penting, yakni kemakmuran dan kesempatan bagi seluruh warga masyarakat untuk menikmatinya.  

            Untuk menciptakan kemakmuran, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu prasyarat. Meskipun demikian, pertumbuhan itu haruslah berlandaskan pada fondasi baru yakni kondisi institusi publik yang bersih dan kredibel, institusi ekonomi seperti perbankan dan badan usaha yang sehat dan dikelola dengan baik, serta kelengkapan peraturan dan penegakan hukum untuk menjaga mekanisme pasar yang efektif dan berkeadilan.

            Elemen kedua dalam demokrasi ekonomi adalah kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk ikut menciptakan dan menikmti kemakmuran. Ini terkait dengan konsep keadilan ekonomi. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan.

            C. Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

  1. Kebaikan Budaya Demokrasi

Kita berkewajiban untuk melanjutkan dan lebih memantapkan dasar-dasar demokrasi berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diletakkan oleh para tokoh bangsa. Komitmen ini penting untuk dilaksnakan demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis menuju masyarakat adil dan makmur.

Pada dasarnya maju atau mundur bangsa kita dimasa datang sangat tergantung pada seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu marilah kita aktif ambil bagian dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Partisipasi semua pihak dalam pembangunan sangat diperlukan agar dalam prosesnya tidak menyimpang dari nilai-nilai baik yang telah tetanam dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita.

Faktor pendukung lainnya yang patut dikembangkan dalam kehidupan bangsa kita yaitu budaya musyawarah untuk mufakat. Musyawarah dilakukan guna mengatasi segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Namun, budaya musyawarah ini harus dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur agar segala persoalan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dipecahkan.

Semangat kekeluargaan, gotong-royong, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat yang telah menjadi ciri bangsa dan merupakan cerminan demokrasi Pancasila hendaknya selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat tersebut dapat diterapkan di berbagai lingkungan sosial, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat sampai bangsa dan negara.

2. Sikap Demokratis dalam Kehidupan Masyrakat

  • Penerapan Sikap Demokratis di Lingkungan Keluarga

Agar budaya demokrasi tumbuh subur dalam kehidupan bewarga Negara, pendidikan demokrasi harus sejak awal dikenalkan kepada penerus bangsa. Pendidikan demokrasi dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama pada dasarnya merupakan inti dari demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam keluarga hendaknya selalu dibiasakan menyelesaikan berbagai persoalan dan kepentingan dengan cara musyawarah. Kepala keluarga selalu berusaha menyerap aspirasi, keinginan, kepentingan, atau pendapat dari anggota keluarga, untuk mencapai kata mufakat demi kepentingan seluruh anggota keluarga.

Sebagai contoh masalah yang dapat dijadikan bahan dalam musyawarah keluaraga yaitu pembagian tugas bagi setiap anggota keluarga. Sebagai kepala keluarga tentunya ayah berperan sebagai pemimpin dalam musyawarah keluarga.

 

  • Penerapan Sikap Demokratis di Lingkungan Masyarakat

Demikian juga dilingkungan masyarakat, segala keputusan menyangkut kepentingan bersama harus dimusyawarahkan agar dapat diterima dengan baik oleh seluruh anggota masyarakat. Kepentingan bersama yang perlu dimusyawarahkan tersebut, antara lain sebagai berikut.

 

 

  1. Progam-Progam Perkembangan Masyarakat atau Lingkungan

                      Segala upaya untuk memperbaiki lingkungan dan upaya menuju kemajuan biasanya selalu melibatkan semua kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, baik perencanaan maupun pelaksaannya haruslah merupakan hasil dari masyawarah masyarakat. Terlebih lagi kalau sudah menyangkut dana yang diambil dari masyarakat (iuran masyarakat). Semua itu harus dimusyawarahkan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara anggota masyarakat, sehingga tujuan dapat terpilih oleh masyarakat.

  1. Pemilihan Ketua RT

                      Sepertinya halnya pemilihan ketua OSIS,pemilihan ketua RT biasanya uga dilakukan dengan pemungutan suara (voting). Perlakuan yang sama dan adil terhadap calon calon yang berhak serta pelaksanan yang baik dalam proses pemilihan, akan sangat menentukan baik/tidaknya atau diterima/tidaknya calon terpilih oleh masyarakat.

  • Penerapan Sikap Demokrasi di Lingkungan Negara

           Mengenai penerapan budaya dmokrasi di lingkungan Negara, telah dijabarkan dalam uraian materi sebelumnya, Adapun contoh budaya demokrasi di lingkugan Negara dapat diliat dala kegiatan-kegiatan berikut.

  1. Rakyat terlibat dalam pemilu,baik untuk memilih wakil-wakil rakyat ataupun memilih presiden dan wakil presiden.
  2. Rakyat melalui wakil-wakilnya terlibat dalam penyusunan uadang-undang.
  3. Rakyat melakukan pengawasan, baik terhadap wakil rakyat maupun pemerintah melalui media massa.

 

  1. Pentingnya Pemimpin yang Beriman, Bermoral, Berilmu, Terampil, dan Demokrasi

                      Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, kaya akan sumber alam, dan jumlah penduduk dan menduduki peringkat 4 di dunia. Masyarakatnya sangat heterogen dan tinggal di pulau-pulau dengan keadan alam yang berbeda-beda serta latar belakang budaya yang berbeda-beda pula. Keadaan demikian mengakibatkan perkembangan antara daerah yng satu dan daerah lainnya tidak sama.

                     Masyarakat yang berada pada daerah terpencil sangat tertinggal dibandingkan dengan masyarat yang tinggal di perkotaan. Masyarakat kota dapat menikmati berbagai fasilitas seperti listrik, telepon, air bersih, dan jalan beraspal. Sebaliknya, orang-orang yang berada di daerah terpencil biasanya hidup terbelakang, taraf kesejahteraannya rendah serta tidak bias menikmati fasilitas-fasilitas umum seperti di perkotaan. Kesenjangan tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial, apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan gejolak sosial yang akhirnya dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

           Keadaan wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak terwujudnya pembangunan yang merata diseluruh Indonesia. Mengapa demikian? Karena semua rakyat Indonesia mempunyai hak sama untuk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan memperoleh peningkatan taraf hidup.

            Untuk mencapai tujuan Negara di atas diperlukan upaya-upaya yang sunguh-sunguh dari seluruh apatur Negara. Selain itu, diperlukan pula pemimpin bangsa yang beriman, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Berikut akan dijelaskan makna dari pemimpin yang memiliki kriteria beriman, bermoral, berilmu, bermoral, dan demokratis.

a)    Pemimpin yang beriman memiliki makna bahwa pemimpin yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia dalam menjalankan wewenangnya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh norma agama. Di samping itu, ia akan selalu bersikap jujur, tidak sombong, dan menjunjung tinggi kebenaran serta keadilan.

b)    Pemimpin yang bermoral artinya pemimpin tersebut memiliki sikap dan tingkah laku yang terpuji, tidak melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh norma kesopanan dan kesusilaan.

c)    Pemimpin yang berilmu adalah pemimpin yang memiliki pengetahuan yang luas, mempunyai pandangan jauh ke depan untuk kemajuan bangsa dan Negara. Tidakmemiliki wawasan sempit dan hanya mengejar kepentingan sesaat atau jangka pendek.

d)    Pemimpin yang terampil adalah pemimimpin yang mempunyai kecakapan untuk menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya agar dapat bekerja secara optimal dan mampu memberdayakan sumber daya yang ada.

e)    Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang mau mendengarkan masukan, pendapat orang lain, bisa menghargai perbeaan yang ada dalam masyarakat, dan yang terlihat jelas ia tidak memaksakan kehendak pada orang lain dalam mengambil keputusan. Sebaiknya, selau berusaha mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

 

          Berkaitan dengan syarat calon presiden dan wakil presiden, udang-undang Negara kita mengaturnya dalam UU No. 23 Tahun2003 tentang pemilihan wakil presiden harus memenuhi syarat-syarat berikut.

a)    Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b)    Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

c)    Tidak pernah mengkhianati Negara.

d)    Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas presiden dan wakil presiden.

e)    Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f)     Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara.

g)    Tidak senang memiliki tanggungan secara perorangan dan atau secara badan hokum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.

h)   Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

i)     Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap.

j)      Tidak pernah melakukan tindakan yang tercela.

k)    Mendaftarkan sebagai daftar pemilih.

l)     Memiliki nomor pokok wajib pajak(NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Waji Pajak Orang Pribadi.

m)  Memiliki daftar riwayat  hidup.

n)   Belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali massa jabatan dalam jabatan yang sama.

  • o)    Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi17 Agustus 1945.

p)    Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

q)    Berusia sekuran-kurangnya 25 tahun.

r)     Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.

s)    Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung G  30 S.

t)     Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

 

 

       Beriman, berilmu, bermoral, dan demokratis tidak hanya dapat digunakan sebagai syarat untuk memimpin Negara, tetapi dapat pula dijadikan syarat untuk memilih pemimpin partai politik, pemimpin daerah, pemimpin perushaan, pemimpin organisasi massa, dan organisasi lainnya. Penerapan syarat tersebut perlu dilakukan agar pimpinan yang diperoleh brkepribadian jujur, berbudi luhur, arif, bijaksana, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama.

       Selain itu,dengan karakter pemimpin yang beriman, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis diharapkan pemimpin tersebut tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN). Sebab telah kita maklumi bersama bahwa KKN merupakan salah satu penyebab keterpurukan bangsa Indonesia. Begitu berbahayanya KKN sehingga wajar bila menjadikan KKN sebagai musuh bersama demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia.

  1.  Konsekuensi Perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Kehidupan Demokratis

       Demi kedilan dan majunya bangsa kita, maka segala perilaku KKN harus dihapus dan diberantas dari para penyelenggara Negara. Hal ini penting, karena penyelenggara Negara mempunyai peranan sangat penting dan setrategis dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

       Menurut UUD No. 28 Tahun 1999 tentang penylenggara Negara yang bersih dari KKN, yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudhikatif serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

       Agar dapat memahami dengan jelas konsekuensi penerapan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), berikut akan dijelaskan terlebih dahulu makna dari KKN.

  1. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan sebagainyauntuk keuntungan pribadi atau orang lain.
  2. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antarpenyelenggara Negara atau antara penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara (Pasal 1 UU No.28 Tahun 1999).
  3. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara Negara secara melawan hukum  yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara (Pasal 1 UU No.28 Tahun 1999).

 

 

  1. Korupsi

           Pada dasarnya, korupsi merupakan tindak kejahatan atau tindak pidana penyelewengan keuangan untuk keuntungan sendiri atau orang lain. Penyelewengan keuangan yang akan dijelaskan disini yaitu penyelewengan keuangan Negara oleh para penyelnggara Negara.

           Segala bentuk penyelewengan Negara (Korupsi) jelas merugikan Negara. Kerugian Negara berarti kerugian masyarakat, karena keuangan Negara seharusnya dipergunakan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam artian lain, apabila keuangan Negara dislewengkan atau dikorupsi oleh para penyelenggara Negara, berarti pelayanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang. Itulah sebabnya banyak Negara yang tingkat korupsinya tinggi, masyarakatnya banyak yang miskin.

           Sebenarnya,perbuatan korupsi ini bukan saja merugikan Negara atau masyarakat saja, tetapi juga merugikan pelakunya. Pelaku tindak pidana korupsi bukan saja membawa dirinya masuk penjara, tetapi secara keimanan juga dapat membawanya masuk neraka. Sebab perbuatan korupsi merupakan perbuatan dosa yang bertentangan dengan norma agama.

  1. Kolusi

            Pada dasarnya, kolusi merupakan perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui pemufakatan atau kerja sama yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara.

            Sama dengan korupsi, kolusi juga mengakibatkan kerugian, baik bagi orang lain, masyarakat maupun Negara. Sebab jika penyelenggara Negara melakukan praktik kolusi, maka kerja sama yang dilakukan bukan murni tertuju untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang baik dan optimal, melainkan untuk keuntungan diri dan orang lain yang diajak kerja sama. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kalau praktik kolusi juga harus dibrantas.

  1. Nepotisme

           Pada dasarnya, nepotisme merupakan yang mengutamakan keluarganya atau kroninya (kelompoknya) di atas kepentingan masyarakat dan Negara. Perbuatan ini juga sangat merugikan orang lain, masyarakat, dan juga Negara. Dengan nepotisme, kesempatan orang lain jadi hilang karena penyelenggara Negara yang melakukan nepotisme lebih mengutamakan keluarga atau kelompoknya. Misalnya, dalam penerimaan pegawai negeri. Bila praktik nepotisme dilaksanakan dalam proses penerimaan pegawai negeri, maka orang lain yang mungkin jauh lebih bermutu (berkualitas) bisa gagal menjadi pegawai negeri, sementara orang yang tidak berkualitas karena keluarganya seorang pejabat dapat diterima sebagai pegawai negeri.

Hal ini jelas bukan saja merugikan orang lain yang berkualitas tapi gagal diterima, tetapi masyarakat dan Negara turut dirugikan karena tidak mendapat aparat yang berkualitas untuk pelayanan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan

  1. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan Negara.
  2. Prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi; pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil;hak asasi manusia dijamin; persamaan kedudukan di depan hukum; peradilan yang bebas dn tidak memihak; kebebasan berserikat/ berorganisasi dan mengeluarkan pendapat; serta kebebasan pers atau media massa.
  3. Bentuk-bentuk demokrasi modern, antara lain demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan sistem pemisahan  kekuasaan, dan demokrasi sistem referendum.
  4. Demokrasi yang pernah dan sedang berkembang di Indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila.
  5. Kabinet presidentsial adalah suatu sistem pemerintahan di mana kabinetnya (menteri-menterinya) bertanggung jawab kepada presiden.
  6. Kabinet parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada parlemen (badan perwakilan rakyat/DPR)
  7. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, diwarnai, disemangati, dan didasari oleh pancasila.
  8. Cemin dari demokrasi pancasila adalah adanya semangat kekeluargaan, kegotongroyongan, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat.
  9. Budaya demokrasi dapat dilaksanakan dalam lingkungan manapun,dari lingkungan keluarga, sekolah masyarakat sampai bangsa dan Negara.

10. Bangsa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin bangsa yang beriman, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis serta bebas dari KKN(korupsi, kolusi, nepotisme), sehingga dapat membawa bngsa dan Negara kearah tujuan yang dicita-citakan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s