Pengembangan Profesi Pendidik (Guru)

0

Profesi Pendidik Gambar

MEMBANGUN KEMANDIRIAN
DALAM PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK

A. P E N D A H U L U A N

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia, pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan sangat kompleks, banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena pengaruhnya pada kehidupan manusia tidak dapat diabaikan, yang jelas disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia suatu bangsa. Bagi suatu bangsa pendidikan merupakan hal yang sangat penting, dengan pendidikan manusia menjadi lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan pendidikan manusia juga akan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Oleh karena itu membangun pendidikan menjadi suatu keharusan, baik dilihat dari perspektif internal (kehidupan intern bangsa) maupun dalam perspektif eksternal (kaitannya dengan kehidupan bangsa-bangsa lain)

Menurut Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa pendidikan merupakan suatu usaha atau aktivitas untuk membentuk manusia-manusia yang cerdas dalam berbagai aspeknya baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual, trampil serta berkepribadian dan dapat berprilaku dengan dihiasi akhlak mulia. Ini berarti bahwa dengan pendidikan diharapkan dapat terwujud suatu kualitas manusia yang baik dalam seluruh dimensinya, baik dimensi intelektual, emosional, maupun spiritual yang nantinya mampu mengisi kehidupannya secara produktif bagi kepentingan dirinya dan masyarakat.

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa pendidikan merupakan pengkondisian situasi pembelajaran bagi peserta didik guna memungkinkan mereka mempunyai kompetensi-kompetensi yang dapat bermanfaat bagi kehidupan dirinya sendiri maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pasal 3).

Salah satu faktor yang amat menentukan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui Pendidikan adalah tenaga Pendidik (Guru/Dosen), melalui mereka pendidikan diimplementasikan dalam tataran mikro, ini berarti bahwa bagaimana kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran akan terletak pada bagaimana pendidik melaksanakan tugasnya secara profesional serta dilandasi oleh nilai-nilai dasar kehidupan yang tidak sekedar nilai materil namun juga nilai-nilai transenden ysng dapat mengilhami pada proses pendidikan ke arah suatu kondisi ideal dan bermakna bagi kebahagiaan hidup peserta didik, pendidik serta masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, nampak bahwa Pendidik diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan pada pembentukan sumberdaya manusia (human capital) dalam aspek kognitif, afektif maupun keterampilan, baik dalam aspek fisik, mental maupun spiritual. Hal ini jelas menuntut kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik serta pendidik yang profesional, agar kualitas hasil pendidikan dapat benar-benar berperan optimal dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu pendidik dituntut untuk selalu memperbaiki, mengembangkan diri dalam membangun dunia pendidikan.

Dengan mengingat berat dan kompleksnya membangun pendidikan, adalah sangat penting untuk melakukan upaya-upaya guna mendorong dan memberdayakan tenaga pendidik untuk makin profesional serta mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan ruang bagi pendidik untuk mengaktualisasikan dirinya dalam rangka membangun pendidikan, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjadikan upaya membangun pendidikan kokoh, serta mampu untuk terus mensrus melakukan perbaikan kearah yang lebih berkualitas.

B. MEMBANGUN KEMANDIRIAN DALAM PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK

Profesi pendidik merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, hal ini tidak lain karena posisi pendidikan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa. Pendidik merupakan unsur dominan dalam suatu proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat

Dengan mengingat hal tersebut, maka jelas bahwa upaya-upaya untuk terus mengembangkan profesi pendidik (Guru) menjadi suatu syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa, meningkatnya kualitas pendidik akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan baik proses maupun hasilnya.

1. Pengembangan profesi Pendidik/Guru

Dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang, hal ini terlihat dari lahirnya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standard tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidik.

Perlindungan hukum memang diperlukan terutama secara sosial agar civil effect dari profesi pendidik mendapat pengakuan yang memadai, namun hal itu tidak serta-merta menjamin berkembangnya profesi pendidik secara individu, sebab dalam konteks individu justru kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri menjadi hal yang paling utama yang dapat memperkuat profesi pendidik. Oleh karena itu upaya untuk terus memberdayakannya merupakan suatu keharusan agar kemampuan pengembangan diri para pendidik makin meningkat.

Dengan demikian, dapatlah difahami bahwa meskipun perlindungan hukum itu penting, namun pengembangan diri sendiri lebih penting dan strategis dalam upaya pengembangan profesi, ini didasarkan beberapa alasan yaitu :

· Perlindungan hukum penting dalam menciptakan kondisi dasar bagi penguatan profesi pendidik, namun tidak dapat menjadikan substansi pengembangan profesi pendidik otomatis terjadi

· Perlindungan hukum dapat memberikan kekuasan legal (legal power) pada pendidik, namun akan sulit menumbuhkan profesi pendidik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya di bidang pendidikan

· Pengembangan diri sendiri dapat menjadikan profesi pendidik sadar dan terus memberdayakan diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran dan tugasnya di bidang pendidikan

· Pengembangan diri sendiri dapat memberikan kekuasaan keahlian (expert power) pada pendidik, sehingga dapat menjadikan pendidik sebagai profesi yang kuat dan penting dalam proses pendidikan bangsa.

Oleh karena itu, pendidik mesti terus berupaya untuk mengembangkan diri sendiri agar dalam menjalankan peran dan tugasnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi kepentingan pembangunan bangsa yang maju dan bermoral sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

2. Strategi Pengembangan profesi Pendidik/Guru

Mengemengembangan profesi tenaga pendidik bukan sesuatu yang mudah, hal ini disebabkan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, untuk itu pencermatan lingkungan dimana pengembangan itu dilakukan menjadi penting, terutama bila faktor tersebut dapat menghalangi upaya pengembangan tenaga pendidik. Dalam hubungan ini, faktor birokrasi, khususnya birokrasi pendidikan sering kurang/tidak mendukung bagi terciptanya suasana yang kondusif untuk pengembangan profesi tenaga pendidik.

Sebenarnya, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, birokrasi harus memberikan ruang dan mendukung proses pengembangan profesi tenaga pendidik, namun sistem birokrasi kita yang cenderung minta dilayani telah cukup berakar, sehingga peran ideal sebagaimana dituntun oleh peraturan perundang-undangan masih jauh dari terwujud.

Dengan mengingat hal tersebut, maka diperlukan strategi yang tepat dalam upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan profesi tenaga pendidik, situasi kondusif ini jelas amat diperlukan oleh tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan diri sendiri kearah profesionilisme pendidik. Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan profesi pendidik, yaitu :

· Strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani.

· Strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri pendidik

Strategi tersebut di atas memerlukan metode operasional agar dapat dilaksanakan, strategi perubahan paradigma dapat dilakukan melalui pembinaan guna menumbuhkan penyadaran akan peran dan fungsi birokrasi dalam kontek pelayanan masyarakat, sementara strategi debirokratisasi dapa dilakukan dengan cara mengurang dan menyederhanakan berbagai prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pengembangan diri tenaga pendidik serta menyulitkan pelayanan bagi masyarakat.

3. Pengembangan profesi tenaga pendidik dan arah perkembangan pendidikan di Indonesia

Banyak pakar yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih rendah dan ketinggalan, banyak faktor penyebabnya, dari mulai masalah anggara pendidikan yang kecil, sistem pendidikan yang masih perlu diperbaiki, sosial budaya masyarakat serta hambatan dalam implementasi kebijakan, namun yang jelas ini menunjukan bahwa masih diperlukannya kerja keras dalam membangun pendidikan di Indonesia guna mengejar ketertinggalannya dari negara lain.

Pada tataran makro, ketertinggalan dalam bidang pendidikan merupakan cerminan dari kebijakan nasional pendidikan, meskipun dalam tingkat praktisnya aspek kelemahan terjadi juga dalam implementasi kebijakan, sehingga meskipun kebijakan secara ideal mengarah pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, namun implementasi dilapangan sering terjadi distorsi yang dapat mengurangi efektivitas pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri.

Selain itu pandangan masyarakat yang mencerminkan nilai sosial budaya yang ada menunjukan arah yang kurang kondusif bagi peningkatan kualitas pendidikan, seperti pandangan bahwa mengikuti pendidikan hanya untuk jadi pegawai, pandangan ini akan mendorong pada pendekatan pragmatis dalam melihat pendidikan, dan ini tentu saja memerlukan kesadaran sosial dan kesadaran budaya yang berbeda dalam melihat outcome pendidikan. Pendidikan harus dipandang sebagai upaya peningkatan kualitas manusia untuk berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan, menjadi pegawai harus dipandang sebagai salah satu alternatif pilihan yang setara dengan pilihan untuk bidang-bidang pekerjaan lainnya, sehingga keterlibatan manusia terdidik dalam berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan akan mendorong keseimbangan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas.

Berbagai bidang kehidupan di Indonesia ini banyak sekali, wilayah lautan, kesuburan tanah jelas dapat menjada dasar bagi pemilihan bidang pekerjaan yang dapat diambil oleh manusia terdidik, sehingga fokus untuk menjadi pegawai (lebih sempit lagi pegawai negeri) jelas merupakan sikap yang mempersempit bidang kehidupan, padahal bidang kehidupan itu sendiri sangat beragam, dan bagi bangsa Indonesia, potensi yang ada jelas memungkinkan manusia terdidik untuk berperan di dalamnya.

Dengan melihat hal tersebut, jelas bahwa peran pemerintah sangat besar dalam terbentuknya kondisi yang demikian, pengembangan sekolah yang kurang/tidak mengacu pada potensi yang dimiliki bangsa jelas berakibat pada timpangnya pemilihan peserta didik dalam memilih bidang pekerjaan/kehidupan, sehingga menjadi pegawai dianggap sebagai suatu pilihan yang paling tepat, meskipun bidang lain sebenarnya banyak menjanjikan bagi peningkatan kualitas kehidupan. Kondisi ini memang punya kaitan dengan kultur yang diciptakan penjajah Belanda, dimana mereka membuka sekolah untuk mendidik manusia menjadi pegawai (ambtenaar) rendahan yang diperlukan oleh Penjajah. Namun demikian upaya pembangunan pendidikan nasional sejak jaman kemerdekaan jelas mestinya telah mampu merubah cara berfikir demikian, hal ini tentu saja dapat terjadi jika pembangunan pendidikan nasional selalu mengacu pada potensi luhur yang dimiliki bangsa Indonesia.

Dalam kondisi ketertinggalan serta arah pendidikan yang tidak/kurang mempertimbangkan potensi luhur bangsa, peran tenaga pendidik menjadi sangat penting dan menentukan dalam tataran mikro pendidikan (Sekolah, Kelas). Untuk itu pengembangan diri sendiri tenaga pendidik akan menjadi landasan bagi penumbuhan kesadaran pada peserta didik tentang perlunya berusaha terus meningkatkan kualitas pendidikan diri serta mengarahkan nya pada kesadaran untuk melihat dan memanfaatkan potensi luhur bangsa dalam mengisi kehidupan kelak sesudah selesai mengikuti pendidikan.

Oleh karena itu pengembangan profesi pendidik akan memberi dampak besar bagi peningkatan kualita pendidikan yang sekarang masih tertinggal, serta memberi arah yang tepat pada peserta didik dalam berperan di masyarakat untuk ikut bersama masyarakat dalam membangun bangsa

4. Pengembangan profesi tenaga pendidik berbasis kemandirian dan marketing

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pengembangan profesi tenaga pendidik merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta arah pendidikan agar sesuai dengan potensi luhur yang dimiliki bangsa. Untuk itu pengembangannya perlu didasarkan pada kemandirian dan marketing. Kemandirian dimaksudkan agar dapat tumbuh kepercayaan diri pada tenaga pendidik atas kemampuan serta peranannya yang penting dalam pembangunan bangsa, sedangkan marketing dimaksudkan agar tenaga pendidik dapat menawarkan ide-idenya dengan epat sehingga dapat diterima oleh masyarakat, khususnya peserta didik.

Kemandirian pada dasarnya merupakan kemampuan untuk berani dalam mewujudkan apa yang menjadi keyakinannya dengan dasar keakhlian, kemandirian akan menjadi dasar yang memungkinkan seseorang mampu mengaktualisasikan dirinya. Oleh karena itu kemandirianmenjadi amat penting dalam konteks pengembangan profesi tenaga pendidik. Dengan kemandirian tenaga pendidik dapat lebih berani melakukan hal-hal yang inovatif dan kreatif sehingga proses pendidikan/pembelajaran akan lebih mendorong siswa untuk makin menyukai dan rajin belajar sehingga hal ini akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan.

Selain basis budaya kemandirian, basis marketing juga perlu mendapat perhatian, ini dimaksudkan agar upaya-upaya pembangunan pendidikan tidak dilakukan asal saja, tetapi tetap memperhatikan aspek marketing, dimana salah satu hal yang penting di dalamnya adalah kualitas. Pengembanganprofesi tenaga pendidik jelas perlu memperhatikanaspek kualitas mengingat perkembangan persaingan dewasa ini menuntut upaya untuk terus menerus meningkatkan kualitas pendidikan baik dalam proses maupun hasilnya.

5. Pengembangan profesi tenaga pendidik dan pendorong inovasi

Pengembangan profesi tenaga pendidik pada dasarnya hanya akan berhasil dengan baik apabila dampaknya dapat menumbuhkan sikap inovatif. Sikap inovatif ini kan makin memperkuat kemampuan profesional tenaga pendidik, untuk itu menurut Prof Idochi diperlukan tujuh pelajar guna mendorong tenaga pendidik bersikaf inovatif serta dapat dan mau melakukan inovasi, ketujuh pelajaran itu adalah sebagai berikut :

· Belajar kreatif

· Belajar seperti kupu-kupu

· Belajar keindahan dunia dan indahnya jadi pendidik

· Belajar mulai dari yang sederhana dan konkrit

· Belajar rotasi kehidupan

· Belajar koordinasi dengan orang profesional

· Belajar ke luar dengan kesatuan fikiran

Tujuh pelajaran sebagaimana dikemukakan di atas merupakan pelajaran penting bagi tenaga pendidik dalam upaya mengembangkan diri sendiri menjadi orang profesional. Dalam kaitan ini, ketujuh pelajaran tersebut membentuk suatu keterpaduan dan saling terkait dalam membentuk tenaga pendidik yang profesional dan inovatif.

Belajar kreatif adalah belajar dengan berbagai cara baru untuk mendapatkan pengetahuan baru, belajar kreatif menuntut upaya-upaya untuk terus mencari, dan dalam hal ini bercermin pada kupu-kupu amat penting, mengingat kupu-kupu selalu peka dengan sari yang ada pada bunga serta selalu berupaya untuk mencari dan menjangkaunya. Dengan belajar yang demikian, maka sekaligus juga belajar tentang keindahan dunia, dan bagian dari keindahan dunia ini adalah keindahaan indahnya jadi pendidik. Pendidik adalah perancang masa depan siswa, dan sebagai perancang yang profesional, maka tenaga pendidik menginginkan dan berusaha untuk membentuk peserta didik lebih baik dan lebih berkualitas dalam mengisi kehidupannya di masa depan.

Untukdapat melakukan hal tersebut di atas, maka tenaga pendidik perlu memulainya dariyang kecil dan konkrit, dengan tetap berfikir besar. Mulai dari yang kecil pada tataran mikro melalui pembelajaran di kelas, maka guru sebagai tenaga pendidik sebenarnya sedang mengukir mas depan manusia, masa depan bangsa, dan ini jelas akan menentukan kualitas kehidupan manusia di masa yang akan datang. Dalam upaya tersebut pendidik juga perlu menyadari bahwa dalam kehidupan selalu ada perputaran atau rotasi, kesadaran ini dapat menumbuhkan semangat untuk terus berupaya mencari berbagai kemungkanan untuk menjadikan rotasi kehidupan itu sebagai suatu hikmah yang perlu disikapi dengan upaya yang ebih baik dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik.

Dalam upaya untuk memperkuat ke profesionalan sebagai tenaga pendidik, maka diperlukan upaya untuk selalu berhubungan dan berkoordinasi dengan orang profesioanal dalam berbagai bidang, khususnya profesional bidang pendidikan. Dengan cara ini maka pembaharuan pengetahuan berkaitan dengan profesi pendidik akan terus terjaga melalui komunikasi dengan orang profesional, belajar koordinasi ini juga akan membawa pada tumbuhnya kesatuan fikiran dalam upaya untuk membengun pendidikan guna mengejar ketinggalan serta meluruskan arah pendidikan yang sesuai dengan nilai luhur bangsa.

C. K E S I M P U L A N

Setelah mengikuti uraian terdahulu, berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

· Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan dukungan banyak faktor, salah satu faktor penting, bahkan terpenting, adalah peran tenaga pendidik yang sangat menentukan dalam peningkatan kualitas pendidikan tersebut.

· Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengembangkan profesi tenaga pendidik agar semakin berkualitas sehingga dapat berperan lebih produktif dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

· Dalam pengembangan profesi tenaga pendidik sebagai perancang masa depan, hal yang penting adalah membangun kemandirian di kalangan tenaga pendidik sehingga dapat lebih mampu untuk mengaktualisasikan dirinya guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam hubungan ini tujuh pelajaran seperti yang diikemukakan oleh Prof Idochi dapat menjadi dasar pengembangan tersebut, sehingga dapat tumbuh sikap inovatif tenaga pendidik/pendidikan dalam melaksanakan peran dan tugasnya mendidik masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan berkualitas.

D. DAFTAR PUSTAKA

Anwar, HM. Idochi dan YH Amir (2001). Administrasi Pendidikan, Teori, Konsep, dan Isu, Program Pascasarjana. UPI

Buchori, Mochtar. 1994a Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia, Tiara Wacana, Yogya, Cetakan Pertama,

———–, 1994b. Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan, Tiara Wacana, Yogya, cetakan pertama,.

———–, 2001. Transformasi Pendidikan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Kedua

Engkoswara, 2001.Paradigma Manajemen Pendidikan menyongsong otonomi Daerah, Yayasan Amal Keluarga. Bandung, Cetakan Kedua,

————, 2002 Lembaga Pendidikan sebagai Pusat Pembudayaan, Yayasan Amal Keluarga, Bandung. Cetakan Pertama,

Imron, Ali, 1995. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta

Tilaar, H.A.R. 2004Paradigma Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta. Cetakan Kedua,

————, 1977. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi, Grasindo, Jakarta, Cetakan Pertama,

Taylor, Sndra,et al. 1997. Educational Policy and The Politics of Change, Routledge, London

kewirausahaan

0

Gambar

PENGERTIAN KEWIRAUSAHAAN. 

 Istilah kewirausahaan mulai dipopulerkan sejak tahun 1990. Sebelum itu istilah

kewiraswastaan atau enterpreneur (bahasa Perancis) 

adalah lebih populer yang artinya

orang membeli barang dengan harga pasti,meskipun orang itu belum tahu dengan harga berapa barang itu akan dijual 

.Kemudian kewirausahaan dipersamakan dengan entrepreneurship atau wirausaha diartikan berbeda beda namunpada prinsipnya maksud dan ruang lingkupnya sama. Kewirausahaan berasal dari kata Wirausaha. Wirausahaberasal dari kata

wira 

artinya berani, uatama, mulia

. Usaha 

berarti kegiatan bisnis komersiil maupun non komersiil.Jadi kewirausahaan diartikan secara harfiah sebagai hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untukmelakukan kegiatan bisnis maupun non bisnis secara mandiri.Kewirausahaan berasal dari istilah entrepeneurship yang sebenarnya berasal dari kata entrepreneur(Soeparman Soemahamidjaja 1977:2) yang artinya suatu kemampuan (ability) dalam berfikir kreatif dan berperilakuinovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat dan proses dalam menghadapitantangan hidup. Dalam pengertian ini Marzuki Usman(1997:3) mengatakan entrepreneur adalah seorang yangmemiliki kombinasi unsur (elemen-elemen) internal yang meliputi kombinasi inovasi, visi, komunikasi, optimisme,dorongan semangat dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha. Pendapat lain mengatakankewirausahaan (entrepreneurship) muncul apabila seseorang berani mengembangkan ide-ide usaha atau ide-idebarunya. Proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan perolehanpeluang dan penciptaan organisasi usaha, oleh sebab itu wirausaha adalah orang yang memperoleh peluang danmenciptakan suatu organisasi untuk mengejar peluang itu (Bigrave, 1955).Sri Edi Swasono (1978:38) mengatakan dalam konteks bisnis, wirausaha adalah Pengusaha, tetapi tidaksemua pengusaha adalah wirausaha. Wirausaha adalah pelopor dalm bisnis, inovator, peenanggung resiko, yangmempunyai visi kedepan, dan memiliki keunggulan dalam berprestasi dibidang usaha. Sujuti Jahja (1977) membaginilai kewirausahaan dalam dua dimensi nilai yaitu : (1) Pasangan sistem nilai kewirausahaan yang berorientasi materidan non materi. (2) nilai yang berorientasi pada kemajuan dari nilai-nilai kebiasaan. Selanjutnya beliau menguraikan

 

 

bahwa : (a) Wirausaha yang berorientasi kemajuan untuk memperoleh materi, ciri-cirinya pengambil resiko, terbukaterhadap teknologi dan mengutamakan materi. (b) Wirausaha yang berorientasi pada kemajuan tetapi bukan untukmengejar materi, wirausaha ini hanya ingin mewujudkan rasa tanggung jawab, pelayanan, sikap positif dankreativitas. (c) Wirausaha yang berorientasis pada materi, dengan berpatokan pada kebiasaan yang sudah ada,misalnya dalam perhitungan usaha dengan kira-kira, sering menghadap kearah tertentu (aliran Fengsui) supayaberhasil. (d) Wirausaha yang berorientasi pada materi, dengan bekerja berdasarkan kebiasaan, wirausaha model inibiasanya tergantung pada pengalaman, berhitung dengan menggunakan mistik, faham etnosentris dan taat pada tatacara leluhur.

Pendapat David Osborne & Ted Gaebler (1992) dalam bukunya ”Renventing Govermenent” lebih jelas

mengatakan bahwa dalam perkembangan dunia dewasa ini dituntut pemerintah yang berjiwa kewirausahaan(Entrepreneurrial Governement).Dengan memiliki jiwa kewirausahaan maka birokrasi dan instansi akan memiliki inovasi, optimisme dan berlombauntuk menciptakan cara-cara baru yang lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel dan adaptif.Menurut dr. Suryana Msi, dalam bukunya kewirausaan (2003) ilmu kewirausahaan berasal dari ilmu dalambidang perdagangan. Namun kemudian dikembangkan dalam bidang-bidang lain yakni bidang industrri, pendidikan,kesehatan, lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lain-lain.Berdasarkan pendapat diatas maka siswa SMK yang memiliki peluang besar untuk ikut mengembangkan ekonomirakyat maupun siswa yang sedang mempersiapkan diri untuk mengisi peluang kerja sebagai pekerja pada duniausaha dan industri seharusnya memiliki jiwa dan perilaku atau karakteristik kewirausahaan.Berbagai pengertian Kewirausahaan dan wirausaha yang lain :1. Kewirausahaan adalah mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil karyanyadalam arti meningkatkan penghasilan.2. Kewirausahaan adalah proses menciptkan sesuatu yang lain menggunakan waktu dan kegiatan disertaimodal jasa dan resiko serta menerima balas jasa, kepuasan dan kebebasan pribadi.3. Kewirausaan adalah semangat, sikap perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha yangmengarah pada upaya kerjateknologi dan produk baru dengan meningkatkanefisiensi untuk mendapatkankeuntungan.4. Wirausaha adalah orang yang berani memaksa diri untuk menjadi pelayan orang lain.5. Wirausaha adalah seorang pakar tentang dirinya sendiri.6. Wiarausaha adalah mereka yang berhasil mendapatkan perbaikan pribadi, keluarga, masyarakat danbangsanya.

Demokrasi di Indonesia

0

Gambar

Demokrasi di Indonesia

  • Hakikat Demokrasi
  • Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos brarti pemerintah. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka akan berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan dari rakyat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud demokrasi adalah suatu system pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan negara.

Dengan konsep tersebut tentunya telah menjadikan demokrasi sebagai system pemerintahan yang paling ideal dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya. Namun demikian, penerapan sistem demokrasi saat ini berbeda dengan penerapannya pada zaman Yunani kuno.

Pada zaman Yunani kuno, rakyat yang menjadi warga Negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan negara. Demokrasi zaman Yunani ini sering disebut sebagai demokrasi langsung atau demokrasi murni. Penerapan system demokrasi dengan cara tadi tentunya tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan, karena saat ini hampir setiap Negara memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat besar. Kondisi itulah yang membuat setiap perkara kenegaraan tidak mungkin dibicarakan secara langsung dengan seliruh rakyat, tetapi cukup diwakilkan kepada wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena dilakukan secara perwakilan, maka system demokrasi seperti ini sering disebut sebagai demokrasi tak langsung atau demokrasi perwakilan.

Perkembangan teknologi dan kebudayaan yang begitu cepat, tidak mengubah anggapan sebagian besar Negara bahwa demokrasi merupakan system pemerintahan yang paling ideal. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya Negara yang menyatakan sebagai Negara demokrasi, meskipun dengan sebutan yang berbeda-beda. Misalnya, demokrasi liberal, demokrasi nasional, demokrasi rakyat, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila.

Meskipun banyak Negara yang mengaku sebagai Negara demokrasi, tetapi apakah Negara tersebut benar-benar Negara demokrasi. Kriteria ini sangat tergantung pada bagaimana Negara tersebut menjalankan pemerintahannya, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi atau tidak.

  • Sejarah Perkembangan Demokrasi

Sejarah demokrasi berasal dari system yang berlaku di Negara-negara kota (city state) Yunani kuno. Waktu itu demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung. Hal tersebut dimungkinkan karena Negara kota mempunyai wilayah yang relative sempit dan jumlah penduduk tidak sebanyak (+300.000 jiwa), sedangkan waktu itu tidak semua penduduk mempunyai hak. Setelah Yunani dijajah Romawi, demokrasi mengalami kematian. Selanjutnya di Eropa selama beabad-abad system pemerintahan sebagaian besar adalah monarki absolute. Awal timbulnya demokrasi ditandai dengan munculnya Magna Charta tahun 1215 di Inggris. Piagam ini merupakan kontrak antara raja Inggris dengan bangsawan. Isi piagam tersebut adalah kesepakatan bahwa raja Jonh mengakui dan menjamin beberapa hak yang dimiliki bawahannya. Selanjutnya sejak abad 13 perjuangan terhadap perkembangan demokrasi terus berjalan.

Pemikir-pemikir yang mendukung berkambangnya demokrasi antara lain John Locke dari Inggris (1632 – 1704) dan Montesque dari Perancis (1689 – 1704). Menurut Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty, and property). Montesque, menyusun suatu system yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan Trias Politica. Trias Politica menganjurkan pemisahan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan. Ketiganya terpisah agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangannya konsep pemisahan kekuasaan sulit dilaksanakan, maka diusulkan perlu meyakini adanya keterkaitan antara tiga lembaga yaitu eksekutif, yudikatif dan legislative.

Pengaruh paham demokrasi terhadap kehidupan masyarakat cukup besar, contohnya perubahan system pemerintahan di Perancis melalui revolusi; dan revolusi kemerdekaan Amerika Serikat (membebaskan diri dari dominasi Inggris).

  • Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi

Dari berbagai sumber kepustakaan dapat disimpulkan beberapa prinsip dasar demokrasi.

  • Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi

Pemerintahan berdasarkan konstitusi memiliki arti bahwa dalam melaksanakan pemerintahannya, kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi atau UUD, sehingga kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Pembatasan ini penting agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

  • Pemilihan Umum yang Bebas, Jujur, dan Adil

Sebaik apapun suatu pemerintahan dirancang, ia akan dianggap demokratis bila pejabat-pejabatnya tidak dipilih rakyat secara bebas, jujur, adil, dalam suatu pemilihan umum. Dikatakan demikian, karena hanya pejabat-pejabat hasil pemilihan umum yang bebas dari tekanan, jujur, dan adillah yang akan memastikan system demokrasi berjalan dengan baik.

  • Hak AAsasi Manusia

Setiap orang memiliki hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, hak dasar tadi disebut hak asasi manusia. Hak ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak seorang pun boleh mengambil atau merampasnya. Dalam kehidupan bernegara hak asasi setiap warga dijamin penuh oleh Negara. Jaminan tersebut perlu ada karena jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan wujud pemerintahan yang demokratis.

  • Persamaan Kedudukan di Depan Hukum

Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Persamaan perlakuan ini penting untuk diberlakukan karena tindakan yang membeda-bedakan warga Negara dalam hukum merupakan suatu tindakan diskriminasi dan tidak adil. Siapapun warga Negara yang melanggar hukum, harus mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang tidak melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum, harus bebas atau terhindar dari sanksi hukum. Siapapun mereka, apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, harus diperlakukan sama di depan hukum.

  • Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan yang bebas tidak memihak, dan terlepas dari campur tangan pemerintah atau siapapun, akan menjamin terwujudnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Peradilan yang bebas dari tekanan apapun akan mampu mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat. Kondisi ini harus benar-benar diwujudkan karena setiap individu rakyat menghendaki keadilan dapat dirasakan seluruh lapisan rakyat.

  • Kebebasan Berserikat/Berorganisasi dan Mengeluarkan Pendapat

Berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat  merupakan hak warga Negara. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjamin hak tersebut sebagai wujud dari pemerintahan yang demokratis.

Perkumpulan-perkumpulan masyarakat, baik yang berbentuk organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi politik (partai politik), juga kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat sekaligus dapat menjadi sarana yang abik untuk mengontrol atau mengawasi pemerintah. Dikatakan demikian, karena melalui ketiga kegiatan saran atau kritik rakyat dijadikan sebagai penilaian bagi kinerja pemerintah sehingga jalannya pemerintah dapat berjalan dengan baik, demokratis, dan sesuai dengan konstitusi yang ada.

  • Kebebasan Pers/Media Massa

Kebebasan pers/media massa, baik cetak maupun elektronika merupakan prinsip penting seperti prinsip-prinsip yang lain. Melalui kebebasan pers, rakyat dapat menyuarakan sura hati dan pikirannya kepada khalayak umum (publik) melalui media massa. Mengekang kebebasan pers berarti mengekang hak-hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya.

Penilaian tersebut juga berlaku pada cara kerja pemerintah. Pemerintah yang tidak mau mendengarkan dan menyarap aspirasi rakyat bukanlah pemerintah yang demokratis.

  • Bentuk-Bentuk Demokrasi Modern

Dipandang dari bagaimana keterkaitan antarbadan atau organisasi Negara dalam berhubungan, demokrasi dapat dibedakan dalam 3 bentuk.

  • Demokrasi dengan Sistem Parlementer

Menurut system ini ada hubungan yang erat antara badan eksekutif (pemerintah) dengan badan legislative (badan perwakilan rakyat). Disini tugas atau kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut cabinet atau dewan menteri. Menteri-menteri, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama sebagai kabinet (dewan menteri), mempertanggung jawabkan segala kebijaksanaan pemerintahannya kepada parlemen (badam perwakilan rakyat).

Apabila pertanggungjawaban menteri atau dewan menteri diterima oleh parlemen, maka kebijaksanaan tersebut bisa terus dilaksanakan dan dewan menteri tetap melaksanakan tugasnya sebagai menteri.

Akan tetapi, apabila pertanggungjawaban menteri atau dewan menteri tersebut ditolak parlemen, maka parlemen dapat mengeluarkan suatu keputusan yang tidak percaya kepada menteri yang bersangkutan atau para menteri (kabinet). Jika itu terjadi, maka menteri tersebut atau para menteri tersebut harus mengundurkan diri. Kejadian ini sering disebut sebagai krisis kabinet.

Satu hal yang mungkin saja bisa terjadi, yaitu apa yang diputuskan oleh parlemen ternyata berbeda dengan pendapat rakyat yang diwakilinya. Apabila hal ini terjadi berarti kehendak parlemen tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat yang diwakilinya. Jika demikian, maka parlemen tersebut dianggap sudah tidak lagi bersifat representatif. Sebagai perimbangan apabila terjadi penolakan pertanggungjawaban kabinet oleh parlemen, kepala Negara dapat membubarkan parlemen atau badan perwakilan rakyat. Untuk selanjutnya dibentuklah badan perwakilan rakyat yang baru. Sistem ini awalnya tumbuh di Inggris, kemudian diikuti oleh beberapa Negara di Eropa Barat dan Indonesia. Di Indonesia system parlemen diterapkan pada masa berlakunya UUD Sementara tahun 1950 (UUDS ’50).

Layaknya sebuah aturan, system parlemen pun memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya.

  • Kelebihan Sistem Parlementer

Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintah Negara.

  • Kelemahan Sistem Parlementer

Kedudukan badan eksekutif tidak stabil, selalu terancam adanya penghentian ditengah jalan karena adanya mosi tidak percaya dari badan perwakilan rakyat. Sehingga terjadi krisis kabinet. Akibatnya, pemerintah tidak dapat menyelesaikan program-program yang telah disusunnya.

  • Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan

Dalam sisiem ini, hubungan antara badan eksekutif dengan badan legislatif dapat dikatakan tidak ada. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan legislative (badan perwakilan rakyat) ini mengingatkan kita pada ajaran dari Montesquieu, yaitu dikenal dengan ajaran Trias Politika.

Menurut ajaran Trias Politika, kekuasaan Negara dibagi menjadi 3 kekuasaan yang satu sama lain terpisah dengan tegas. Ketiga kekuasaan tersebut yaitu sebagai berikut.

  • Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.
  • Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
  • Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili

Dalam sistem pemisahan kekuasaan, badan eksekutif (pemerintah) terdiri dari presiden sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh para menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut yang memimpin departemen-departemen pemerintahan, diangkat oleh presiden dan hanya bertanggung jawabkepada presiden. System ini sering disebut Sistem Presidensiil. Contoh Negara yang menggunakan demokrasi dengan system pemisahan kekuasaan ini yaitu Amerika Serikat.

Sebagai salah satu system dalam demokrasi, system pemisahan kekuasaan juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

  • Kelebihan Sistem Presidensiil

Ada kestabilan pemerintahan, karena mereka tidak dapat dijatuhkan atau dibubarkan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen),sehingga pemerintah dapat melaksanakan program-programnya dengan baik.

  • Kelemahan Sistem Presidensiil

Dapat mendorong timbulnya pemusatan kekuasaan ditangan presiden, serta lemahnya pengawasan dari rakyat.

  • Demokrasi dengan Sistem Referendum (Pengawasan Langsung oleh Rakyat)

Dalam system ini, tugas badan legislatif (badan perwakilan rakyat) selalu berada dalam pengawasan rakyat. Dalam hal ini pengawasannya dilaksakan dalam bentuk referendum (pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan legislative). System ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu referendum obligatoire dan referendum fakultatif.

  • Referendum Obligatoire (Referendum yang Wajib)

Referendum obligatoire adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu undang-undang atau suatu peraturan. Artinya, suatu undang-undang baru dapat berlaku apabila mendapat persetujuan rakyat melalui referendum (pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan perwakilan rakyat).

  • Referendum Fakultatif (Referendum yang Tidak Wajib)

Referendum fakultatif adalah referendum yang menentukan apakah suatu undang-undang yang sedang berlaku dapat terus dipergunakan atau tidak, atau perlu ada tidaknya perubahan-perubahan.

  • Kelebihan Sistem Referendum

Rakyat dilibatkan penuh dalam pembuatan undang-undang.

  • Kelemahan Sistem Referendum

Tidak semua rakyat memiliki pengetahuan yang cukup terhadap undang-undang yang baik, dan pembuatan undang-undang menjadi lebih lambat.

  • Macam-Macam Demokrasi dan Pelaksanaannya di Indonesia
  • Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal atau sering disebut juga demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia sejak dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. System Parlemen adalah suatu system pemerintahan yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada parlemen (badan perwakilan rakyat/DPR). Penerapan system ini sebenarnya tidak sesuai dengan UUD 1945, karena berdasarkan UUD 1945 sistem pemerintah yang harus diterapkan di Indonesia adalah system kabinet presidensial. System kabinet presidensial adalah system pemerintahan dimana system kabinetnya (menteri-menterinya) bertanggung jawab kepada presiden.

Dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 memiliki makna pula bahwa mulai tanggal tersebut, demokrasi yang diterapkan Indonesia yaitu demokrasi liberal. Dalam system demokrasi liberal, kedudukan presiden hanya sebagai kepala Negara, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh perdana menteri. Hal ini berbeda dengan system presidensial, di mana presiden disamping sebagai kepala Negara juga berperan sebagai kepala pemerintahan.

System parlementer semakin dikukuhkan dengan berubahnya bentuk Negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUD yang digunakan diganti dengan konstitusi RIS. Ini berlangsung sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 saat berlakunya UUDS 1950.

Bentuk Negara RIS tidak bertahan lama karena pada dasarnya jiwa bangsa Indonesia sejak perjuangan merebut kemerdekaan adalah kesatuan. Gerakan dan upaya-upaya untuk kembali bersatu menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia bermunculan. Upaya tersebut berhasil, karena sejak berlakunya UUDS tahun 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan UUDS 1950,system pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia tetap system parlementer dan demokrasi liberal. Dalam masa demokrasi liberal pemerintah banyak memberikan kebebasan berpolitik sehingga banyak partai yang bermunculan.

Namun, penerapan UUDS 1950 hanya bertahan beberapa tahun saja karena sejak dikeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 negara kita kembali ke UUD 1945. Kembalinya penerapan UUD 1945 juga menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia.

 

  • Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden tersebut berisikan 3 poin berikut.

  • Pembubaran Konstituante.
  • Berlakunya kembali UUD 1945.
  • Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan demikian, system pemerintahan pun berubah dari system parlementer menjadi system presidesial seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Dalam system presidensial diterangkan 2 poin penting.

  • Kedudukan presiden yaitu sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
  • Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Dari kedua poin tersebut dapat diketahui bahwa demokrasi terpimpin tidaklah sama dengan demokrasi liberal. Perbedaan itu terlihat dengan kuatnya peran dan kendali presiden dalam pemerintahan, sehingga peran partai politik yang menjadi sangat kurang.

Demokrasi terpimpin berakhir seiring berakhirnya kepemimpinan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, digantikan oleh pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto.

  • Demokrasi Pancasila

Di samping demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, terdapat pula demokrasi Pancasila. Berdasarkan kata dasarnya, kita sudah bisa menebak bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Maksudnya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari tata nilai dan kepribadian bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila.

Oleh sebab itu, penerapan demokrasi Pancasila harus dijiwai oleh sila-sila yang ada dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila inilah yang sekarang dianut dan dijalankan oleh Negara Indonesia.

Berikut dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila.

1) Sila ke 4 Pancasila, ” Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. “

2) Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 “…..disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”

3)Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945,”Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”

4) Pasal 2 Ayat (1) ,”Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Pewakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UUD.”

 

Dalam demokrasi Pancasila dikenal dua cara pengambilan keputusan yaitu musyawarah mufakat dan voting. Musyawarah mufakat adalah pengambilan keputuan yang disetujui oleh seluruh peserta musyawarah. Adapun voting adalah pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara terbanyak. Voting dilakukan bila dalam musyawrah tidak menemui kata mufakat. Akan tetapi, dalam musyawarah harus terlebih dahulu diusahakan mencapai kata mufakat. Apabila tidak tercapai, barulah dilaksanakan voting.

Berikut hal-hal yang mengaharuskan dilakukannya voting.

  1. Adanya perbedaan pendapat yang sulit dipertemukan (deadlock).
  2. Keterbatasan waktu dalam proses musyawarah.
  3. Dalam peraturan musyawarah telah ditetapkan bahwa pengambilan keputusan dengan cara voting.

            Suatu musyawarah harus dilakukan secara demokratis. Maksudnya, dalam suatu musyawarah setiap orang mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya. Apabila pendapat-pendapat tersebut tidak mungkin lagi menemukan kata mufakat, Baru bisa dilakukan voting. Dengan demikian, musyawarah tersebut benar-benar diliputi nilai-nilaidemokrasi.

 

Voting ada tiga macam.

  1. Suara Terbanyak Relatif  (Simple Majority)

Artinya, keputusan yang diambil yaitu keputusan yang mendapat suara terabnyak. Voting suara Pasal 2 Ayat (3),”Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.”

      2.   Suara Terbanyak Mutlak (Absolut Majority)

Artinya, keputusan yang diambil yaitu keputusan yang mendapat suara separuh lebih (50%+1) dari seluruh jumlah pemilih. Sistem ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 6A Ayat (3), “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum …………, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

      3. Suara Terbanyak Bersyarat

Artinya, keputusan yang diambil yaitu keputusan yang mendapat suara yang disyaratkan dalam peraturan. Misalnya dalam UUD 1945 Pasal 7B Ayat (7). “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presidan dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir….”

            Sifat voting ada 2 macam.

  1. Terbuka, artinya pilihannya tidak dirahasiakan (dengan cara mengacungkan tangan/berdiri sebagai tanda setuju).
  2. Tertutup, artinya pilihannya dirahasiakan (dengan cara menuliskan pilihannya secara rahasia).

Demokrasi Pancasila mulai ditegaskan untuk diterapkan di Indonesia sejak pemerintahan order baru berkuasa. Pada dasarnya, demrokasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, diwarnai, disemangati, dan didasari oleh pancasila. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menerapkan kelima sila dari Pancasila.

  1. Berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  2. Dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Menjungjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradap.
  4. Selalu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
  5. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena Pancasila merupakan dasar negara, tentunya sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap warga negara untuk menerapkan demokrasi Pancasila pada pemerintahan negara.berkaitan dengan itu,dalam melaksanakan demokrasi tersebut setiap warga negara harus berharap dan berusaha untuk:

  1. Diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa,
  2. Sesuai dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
  4. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang di pimpin oleh hikmat kebijaksaaan dalam permusyawaratan/perwakilan,dan
  5. Mewujudjan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

 

B. Pentingnya Kehidupan Demokrasi dalam Bermasyarakat,Berbangsa,dan Bernegara

  1. Pentingnya Kehidupan Demokrasi

            Demokrasi merupakan suatu konsep yang mengendapkan keadilan, kejujuran, dan transparansi [keterbukaan].Dengan demikian, demokrasi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. oleh sebab itu, Demokrasi sangat penting di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

            Dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu masalah, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sangat diperlukan suatu masyarakat yang demokratis. Selain itu, dalam menentukan pergantian pemimpin, dari mulai rukun tetangga (RT) sampai presiden diperlukan juga suatu pemilihan umum (pemilu) yang demokratis dan aman.

       2.  Demokrasi dalam Kehidupan Politik

Demokrasi dalam kehidupan politik dapat dilakukan dan diterapkan dalam kegiatan pemilihan umum.

  1. Pemilihan Umum (pemilu)

            Salah satu bentuk penerapan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu diadakannya pemilihan umum (pemilu). Sebab pemilu merupakan:

1) wujud pelaksanaan demokrasi,

2) wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat,

3) wujud pelaksanaan hak politik warga,

4) partisipasi rakyat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,

5) pemilihan kemimpinan yang wajar, demokrtis, dan aman,

6) menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan

7) sarana mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan nasional.

b. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 di Indonesia

           Pada suasana yang masih dalam proses reformasi di segala bidang dan masih belum pulih dari krisi ekonomi, bangsa indonesia berhasil mengadakan pemilu dengan aman dan demokrasi. Pemilu tersebut dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

  • Pemilu DPR dan DPRD

Dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.Daftar calon terbuka artinya nama-nama calon terdaftar dalam kartu pemilihan untuk dipilih oleh pemilih. Pemberian namanya dengan cara mencoblos gambar partai dan mencoblos salah satu nama calon.

  • Pemilu DPD

Dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Artinya, para calon memperebutkan suara pemilih di daerah pemilihan tertentu.setiap provinsi mendapat jatah 4 wakil yang akan menjadi anggota DPD.empat kursi inilah yang akan di perebutkan oleh para calon.pemberian suaranya dengan cara mencoblos salah satu foto calon dalam kartu pemilihan.

  • Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dilaksanakan dengan sistem absolut majority (suara terbanyak mutlak). Artinya, pasangan calon yang mendapat suara minimal separuh lebih (50%+1) dari seluruh jumlah suara yang sah akan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden.

 

3. Demokrasi dalam Kehidupan Ekonomi

            Praktek demokrasi dalam kehidupan ekonomi kita diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) hasil amandemen ke 4 UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

            Dalam Pasal 33 tersebut tercantum dasar kehidupan demkrasi ekonomi kita, yakni produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarkatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Landasan demokrasi ekonomi yang diartikan sebagai kemakmuran bagi semua, memiliki dua elemen penting, yakni kemakmuran dan kesempatan bagi seluruh warga masyarakat untuk menikmatinya.  

            Untuk menciptakan kemakmuran, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu prasyarat. Meskipun demikian, pertumbuhan itu haruslah berlandaskan pada fondasi baru yakni kondisi institusi publik yang bersih dan kredibel, institusi ekonomi seperti perbankan dan badan usaha yang sehat dan dikelola dengan baik, serta kelengkapan peraturan dan penegakan hukum untuk menjaga mekanisme pasar yang efektif dan berkeadilan.

            Elemen kedua dalam demokrasi ekonomi adalah kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk ikut menciptakan dan menikmti kemakmuran. Ini terkait dengan konsep keadilan ekonomi. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan.

            C. Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

  1. Kebaikan Budaya Demokrasi

Kita berkewajiban untuk melanjutkan dan lebih memantapkan dasar-dasar demokrasi berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diletakkan oleh para tokoh bangsa. Komitmen ini penting untuk dilaksnakan demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis menuju masyarakat adil dan makmur.

Pada dasarnya maju atau mundur bangsa kita dimasa datang sangat tergantung pada seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu marilah kita aktif ambil bagian dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Partisipasi semua pihak dalam pembangunan sangat diperlukan agar dalam prosesnya tidak menyimpang dari nilai-nilai baik yang telah tetanam dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita.

Faktor pendukung lainnya yang patut dikembangkan dalam kehidupan bangsa kita yaitu budaya musyawarah untuk mufakat. Musyawarah dilakukan guna mengatasi segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Namun, budaya musyawarah ini harus dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur agar segala persoalan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dipecahkan.

Semangat kekeluargaan, gotong-royong, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat yang telah menjadi ciri bangsa dan merupakan cerminan demokrasi Pancasila hendaknya selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat tersebut dapat diterapkan di berbagai lingkungan sosial, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat sampai bangsa dan negara.

2. Sikap Demokratis dalam Kehidupan Masyrakat

  • Penerapan Sikap Demokratis di Lingkungan Keluarga

Agar budaya demokrasi tumbuh subur dalam kehidupan bewarga Negara, pendidikan demokrasi harus sejak awal dikenalkan kepada penerus bangsa. Pendidikan demokrasi dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama pada dasarnya merupakan inti dari demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam keluarga hendaknya selalu dibiasakan menyelesaikan berbagai persoalan dan kepentingan dengan cara musyawarah. Kepala keluarga selalu berusaha menyerap aspirasi, keinginan, kepentingan, atau pendapat dari anggota keluarga, untuk mencapai kata mufakat demi kepentingan seluruh anggota keluarga.

Sebagai contoh masalah yang dapat dijadikan bahan dalam musyawarah keluaraga yaitu pembagian tugas bagi setiap anggota keluarga. Sebagai kepala keluarga tentunya ayah berperan sebagai pemimpin dalam musyawarah keluarga.

 

  • Penerapan Sikap Demokratis di Lingkungan Masyarakat

Demikian juga dilingkungan masyarakat, segala keputusan menyangkut kepentingan bersama harus dimusyawarahkan agar dapat diterima dengan baik oleh seluruh anggota masyarakat. Kepentingan bersama yang perlu dimusyawarahkan tersebut, antara lain sebagai berikut.

 

 

  1. Progam-Progam Perkembangan Masyarakat atau Lingkungan

                      Segala upaya untuk memperbaiki lingkungan dan upaya menuju kemajuan biasanya selalu melibatkan semua kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, baik perencanaan maupun pelaksaannya haruslah merupakan hasil dari masyawarah masyarakat. Terlebih lagi kalau sudah menyangkut dana yang diambil dari masyarakat (iuran masyarakat). Semua itu harus dimusyawarahkan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara anggota masyarakat, sehingga tujuan dapat terpilih oleh masyarakat.

  1. Pemilihan Ketua RT

                      Sepertinya halnya pemilihan ketua OSIS,pemilihan ketua RT biasanya uga dilakukan dengan pemungutan suara (voting). Perlakuan yang sama dan adil terhadap calon calon yang berhak serta pelaksanan yang baik dalam proses pemilihan, akan sangat menentukan baik/tidaknya atau diterima/tidaknya calon terpilih oleh masyarakat.

  • Penerapan Sikap Demokrasi di Lingkungan Negara

           Mengenai penerapan budaya dmokrasi di lingkungan Negara, telah dijabarkan dalam uraian materi sebelumnya, Adapun contoh budaya demokrasi di lingkugan Negara dapat diliat dala kegiatan-kegiatan berikut.

  1. Rakyat terlibat dalam pemilu,baik untuk memilih wakil-wakil rakyat ataupun memilih presiden dan wakil presiden.
  2. Rakyat melalui wakil-wakilnya terlibat dalam penyusunan uadang-undang.
  3. Rakyat melakukan pengawasan, baik terhadap wakil rakyat maupun pemerintah melalui media massa.

 

  1. Pentingnya Pemimpin yang Beriman, Bermoral, Berilmu, Terampil, dan Demokrasi

                      Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, kaya akan sumber alam, dan jumlah penduduk dan menduduki peringkat 4 di dunia. Masyarakatnya sangat heterogen dan tinggal di pulau-pulau dengan keadan alam yang berbeda-beda serta latar belakang budaya yang berbeda-beda pula. Keadaan demikian mengakibatkan perkembangan antara daerah yng satu dan daerah lainnya tidak sama.

                     Masyarakat yang berada pada daerah terpencil sangat tertinggal dibandingkan dengan masyarat yang tinggal di perkotaan. Masyarakat kota dapat menikmati berbagai fasilitas seperti listrik, telepon, air bersih, dan jalan beraspal. Sebaliknya, orang-orang yang berada di daerah terpencil biasanya hidup terbelakang, taraf kesejahteraannya rendah serta tidak bias menikmati fasilitas-fasilitas umum seperti di perkotaan. Kesenjangan tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial, apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan gejolak sosial yang akhirnya dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

           Keadaan wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak terwujudnya pembangunan yang merata diseluruh Indonesia. Mengapa demikian? Karena semua rakyat Indonesia mempunyai hak sama untuk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan memperoleh peningkatan taraf hidup.

            Untuk mencapai tujuan Negara di atas diperlukan upaya-upaya yang sunguh-sunguh dari seluruh apatur Negara. Selain itu, diperlukan pula pemimpin bangsa yang beriman, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Berikut akan dijelaskan makna dari pemimpin yang memiliki kriteria beriman, bermoral, berilmu, bermoral, dan demokratis.

a)    Pemimpin yang beriman memiliki makna bahwa pemimpin yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia dalam menjalankan wewenangnya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh norma agama. Di samping itu, ia akan selalu bersikap jujur, tidak sombong, dan menjunjung tinggi kebenaran serta keadilan.

b)    Pemimpin yang bermoral artinya pemimpin tersebut memiliki sikap dan tingkah laku yang terpuji, tidak melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh norma kesopanan dan kesusilaan.

c)    Pemimpin yang berilmu adalah pemimpin yang memiliki pengetahuan yang luas, mempunyai pandangan jauh ke depan untuk kemajuan bangsa dan Negara. Tidakmemiliki wawasan sempit dan hanya mengejar kepentingan sesaat atau jangka pendek.

d)    Pemimpin yang terampil adalah pemimimpin yang mempunyai kecakapan untuk menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya agar dapat bekerja secara optimal dan mampu memberdayakan sumber daya yang ada.

e)    Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang mau mendengarkan masukan, pendapat orang lain, bisa menghargai perbeaan yang ada dalam masyarakat, dan yang terlihat jelas ia tidak memaksakan kehendak pada orang lain dalam mengambil keputusan. Sebaiknya, selau berusaha mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

 

          Berkaitan dengan syarat calon presiden dan wakil presiden, udang-undang Negara kita mengaturnya dalam UU No. 23 Tahun2003 tentang pemilihan wakil presiden harus memenuhi syarat-syarat berikut.

a)    Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b)    Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

c)    Tidak pernah mengkhianati Negara.

d)    Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas presiden dan wakil presiden.

e)    Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f)     Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara.

g)    Tidak senang memiliki tanggungan secara perorangan dan atau secara badan hokum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.

h)   Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

i)     Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap.

j)      Tidak pernah melakukan tindakan yang tercela.

k)    Mendaftarkan sebagai daftar pemilih.

l)     Memiliki nomor pokok wajib pajak(NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Waji Pajak Orang Pribadi.

m)  Memiliki daftar riwayat  hidup.

n)   Belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali massa jabatan dalam jabatan yang sama.

  • o)    Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi17 Agustus 1945.

p)    Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

q)    Berusia sekuran-kurangnya 25 tahun.

r)     Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.

s)    Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung G  30 S.

t)     Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

 

 

       Beriman, berilmu, bermoral, dan demokratis tidak hanya dapat digunakan sebagai syarat untuk memimpin Negara, tetapi dapat pula dijadikan syarat untuk memilih pemimpin partai politik, pemimpin daerah, pemimpin perushaan, pemimpin organisasi massa, dan organisasi lainnya. Penerapan syarat tersebut perlu dilakukan agar pimpinan yang diperoleh brkepribadian jujur, berbudi luhur, arif, bijaksana, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama.

       Selain itu,dengan karakter pemimpin yang beriman, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis diharapkan pemimpin tersebut tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN). Sebab telah kita maklumi bersama bahwa KKN merupakan salah satu penyebab keterpurukan bangsa Indonesia. Begitu berbahayanya KKN sehingga wajar bila menjadikan KKN sebagai musuh bersama demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia.

  1.  Konsekuensi Perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Kehidupan Demokratis

       Demi kedilan dan majunya bangsa kita, maka segala perilaku KKN harus dihapus dan diberantas dari para penyelenggara Negara. Hal ini penting, karena penyelenggara Negara mempunyai peranan sangat penting dan setrategis dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

       Menurut UUD No. 28 Tahun 1999 tentang penylenggara Negara yang bersih dari KKN, yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudhikatif serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

       Agar dapat memahami dengan jelas konsekuensi penerapan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), berikut akan dijelaskan terlebih dahulu makna dari KKN.

  1. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan sebagainyauntuk keuntungan pribadi atau orang lain.
  2. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antarpenyelenggara Negara atau antara penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara (Pasal 1 UU No.28 Tahun 1999).
  3. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara Negara secara melawan hukum  yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara (Pasal 1 UU No.28 Tahun 1999).

 

 

  1. Korupsi

           Pada dasarnya, korupsi merupakan tindak kejahatan atau tindak pidana penyelewengan keuangan untuk keuntungan sendiri atau orang lain. Penyelewengan keuangan yang akan dijelaskan disini yaitu penyelewengan keuangan Negara oleh para penyelnggara Negara.

           Segala bentuk penyelewengan Negara (Korupsi) jelas merugikan Negara. Kerugian Negara berarti kerugian masyarakat, karena keuangan Negara seharusnya dipergunakan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam artian lain, apabila keuangan Negara dislewengkan atau dikorupsi oleh para penyelenggara Negara, berarti pelayanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang. Itulah sebabnya banyak Negara yang tingkat korupsinya tinggi, masyarakatnya banyak yang miskin.

           Sebenarnya,perbuatan korupsi ini bukan saja merugikan Negara atau masyarakat saja, tetapi juga merugikan pelakunya. Pelaku tindak pidana korupsi bukan saja membawa dirinya masuk penjara, tetapi secara keimanan juga dapat membawanya masuk neraka. Sebab perbuatan korupsi merupakan perbuatan dosa yang bertentangan dengan norma agama.

  1. Kolusi

            Pada dasarnya, kolusi merupakan perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui pemufakatan atau kerja sama yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara.

            Sama dengan korupsi, kolusi juga mengakibatkan kerugian, baik bagi orang lain, masyarakat maupun Negara. Sebab jika penyelenggara Negara melakukan praktik kolusi, maka kerja sama yang dilakukan bukan murni tertuju untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang baik dan optimal, melainkan untuk keuntungan diri dan orang lain yang diajak kerja sama. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kalau praktik kolusi juga harus dibrantas.

  1. Nepotisme

           Pada dasarnya, nepotisme merupakan yang mengutamakan keluarganya atau kroninya (kelompoknya) di atas kepentingan masyarakat dan Negara. Perbuatan ini juga sangat merugikan orang lain, masyarakat, dan juga Negara. Dengan nepotisme, kesempatan orang lain jadi hilang karena penyelenggara Negara yang melakukan nepotisme lebih mengutamakan keluarga atau kelompoknya. Misalnya, dalam penerimaan pegawai negeri. Bila praktik nepotisme dilaksanakan dalam proses penerimaan pegawai negeri, maka orang lain yang mungkin jauh lebih bermutu (berkualitas) bisa gagal menjadi pegawai negeri, sementara orang yang tidak berkualitas karena keluarganya seorang pejabat dapat diterima sebagai pegawai negeri.

Hal ini jelas bukan saja merugikan orang lain yang berkualitas tapi gagal diterima, tetapi masyarakat dan Negara turut dirugikan karena tidak mendapat aparat yang berkualitas untuk pelayanan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan

  1. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan Negara.
  2. Prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi; pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil;hak asasi manusia dijamin; persamaan kedudukan di depan hukum; peradilan yang bebas dn tidak memihak; kebebasan berserikat/ berorganisasi dan mengeluarkan pendapat; serta kebebasan pers atau media massa.
  3. Bentuk-bentuk demokrasi modern, antara lain demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan sistem pemisahan  kekuasaan, dan demokrasi sistem referendum.
  4. Demokrasi yang pernah dan sedang berkembang di Indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila.
  5. Kabinet presidentsial adalah suatu sistem pemerintahan di mana kabinetnya (menteri-menterinya) bertanggung jawab kepada presiden.
  6. Kabinet parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada parlemen (badan perwakilan rakyat/DPR)
  7. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, diwarnai, disemangati, dan didasari oleh pancasila.
  8. Cemin dari demokrasi pancasila adalah adanya semangat kekeluargaan, kegotongroyongan, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat.
  9. Budaya demokrasi dapat dilaksanakan dalam lingkungan manapun,dari lingkungan keluarga, sekolah masyarakat sampai bangsa dan Negara.

10. Bangsa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin bangsa yang beriman, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis serta bebas dari KKN(korupsi, kolusi, nepotisme), sehingga dapat membawa bngsa dan Negara kearah tujuan yang dicita-citakan.

 

manusia,keragaman,dan kesederajatan

0

Manusia, Keragaman, dan Kesederajatan

 

Makalah

 

 

 

Guru Pembimbing : Bu.Zuyyina Fihayati,S.Pd.I

 

 

Disusun Oleh :

 

 

 

 

 

KELOMPOK 11

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2012

 

 
   

 

 

 

KATA PENGANTAR

 

 

Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan  makalah yang berjudul “Manusia, Keragaman, dan Kesederajatan” dengan baik.meskipun ini jauh dari kesempurnaan tapi kami akan berusaha untuk menyelesaikan makalah dengan baik.

Secara garis besar, makalah ini berisi tentang struktur mayarakat yang ada di Indonesia baik yang bersifat majemuk maupun dinamis. Kami sebagai penyusun berharap agar makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun kami sebagai penyusun.

Kami sadar bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan, agar makalah ini menjadi sebuah makalah yang benar-benar terjamin kebenarannya. Semoga makalah ini bermanfaat.

 

 

Sidoarjo, 1 Mei 2012

 

      

                                                                                                           Penyusun

 

 

DAFTAR ISI

 

Kata Pengantar………………………………………………………………………………………… …… iii

Daftar Isi…………………………………………………………………………………………………        iv

BAB I : PENDAHULUAN……………………………………………………………………… ……. 5

1.1. Latar Belakang………………………………………………………………………………… ……. 5

1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………………………………….. ……. 5

BAB II : PEMBAHASAN……………………………………………………………………….. ……. 6      

2.1 Makna Keragaman dan Kesederajatan………………………………………………… ……. 6

2.2 Pengaruh Keragaman terhadap Kehidupan Beragama, Bermasyarakat, BernegaradanKehidupanglobal………………………………………………….      7

2.3 Problematika Diskriminasi dalam Masyarakat yang Beragam…………………. ……. 8

2.4 Unsur-Unsur Keragaman Masyarakat Indonesia…………………………………… ….. 11      

2.5 Struktur Masyarakat Indonesia…………………………………………………………… ….. 13

BAB III : SIMPULAN…………………………………………………………………………………. 15

Daftar Pustaka……………………………………………………………………………………………… 16

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  Latar Belakang

            Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan kebudayaan yang beragam. Struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan keragaman suku bangsa, ras, agama dan budaya. Namun keragaman ini menimbulkan konflik dimana-mana. Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa unsur-unsur yang ada di Indonesia belum berfungsi secara satu kesatuan. Yang menjadi pemasalahan sekarang adalah bagaimana membuat unsur-unsur yang ada di Indonesia menjadi suatu system yaitu adanya jalinan kesatuan antara satu unsur dengan unsur yang lain, atau bagaimana membuat Bangsa Indonesia dapat terintegrasi secara nasional.

1.2  Rumusan Masalah                                                            

  1. Apa makna keragaman dan kesederajatan?
    1. Apa yang memengaruhi keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global?
    2. Apa saja problematika diskriminasi dalam masyarakat yang beragam?
    3. Apa unsur-unsur keragaman masyarakat Indonesia?
    4. Apa struktur masyarakat Indonesia?

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1  Makna Keragaman dan Kesederajatan

   Keragaman berasal dari kata ragam yang menurut kamus besar bahasa    Indonesia (KBBI) artinya :

1. tingkah laku

2. macam jenis.

3. lagu musik : langgam

4. warna :corak : ragi

5. (ling) laras (tata bahasa).

Sehingga keragaman yang dimaksud disini adalah suatu kondisi masyarakat dimana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan serta situasi ekonomi.

Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis, antara lain ditandai oleh keragaman suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa yang begitu banyak, terdiri dari berbagai suku bangsa, mulai dari sabang hingga Merauke, ada suku Batak, suku Minang, suku Ambon, suku Madura, suku Jawa, suku Asmat, dan masih banyak lainnya.

 

Kesederajatan berasal dari kata sederajat yang menurut (KBBI) artinya adalah sama tingakatan (pangkat, kedudukan). Dengan demikian konteks kesederajatan disini adalah suatu kondisi dimana dalam perbedaan dan keragaman yang ada pada manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan Hierarki. termasuk perlakuan yang sama dalam bidang apapun tanpa membedakan jenis kelamin, keturunan, kekayaan, suku bangsa, daan lainnya. Dalam pandangan Islam, kedudukan manusia itu sama dalam segala hal, dan yang paling mulia kedudukannya dimata Tuhan, adalah didasarkan pada ketaqwaannya dan keimananya.

 

 

2.2 Pengaruh Keragaman Terhadap Kehidupan Beragama, Bermasyarakat, Bernegara, dan Kehidupan Global

Berdirinya Negara Indonesia dilatarbelakangi oleh masyarakat yang demikian majemuk, baik secara etnis, geografis, kultural maupun religius. Manusia secara kodrat diciptakan sebagai makhluk yang mengusung nilai harmoni. Perbedaan yang berwujud baik secara fisik maupun mental, seharusnya dijadikan sebuah potensi untuk menciptakan sebuah kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi. Tetapi sering kali yang terjadi adalah, perbedaan tersebut justru memicu ketegangan hubungan antar anggota masyarakat.

Sifat dasar yang selalu dimiliki oleh masyarakat majemuk sebagaimana dijelaskan oleh (Van de Berghe).

  1. Terjadinya segmentasi (pemisahan diri) kedalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda.
  2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer (melengkapi).
  3. Kurang mengembangkan konsensus (kesepakatan) diantara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar.
  4. Secara relatif sering kali terjadi konflik diantara kelompok yang satu dengan yang lainnya.
  5. Secara relative integrasi sosial tumbuh diatas paksaan dan saling ketergantungan didalam bidang ekonomi.
  6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain.

Realitas diatas harus diakui dengan sikap terbuka, logis dan dewasa. Karena dengan adanya sifat terbuka itulah solusi dari akar permasalahan yang terjadi akibat kemajemukan dapat dipertumpul.

 

2.3 Problematika Diskriminasi dalam Masyarakat yang Beragam

Diskriminasi adalah setiap tindakan yang melakukan melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status dan kelas social-ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, usia, orientasi seksual, pandangan ideology dan politik, serta batas Negara dan kebangsaan seseorang.

Beberapa faktor penyebab terjadinya diskriminasi:

  1. Persaingan yang semakin ketat dalam segala aspek kehidupan.
  2. Tekanan dan intimidasi.
  3. Ketidakberdayaan golongan lemah, sehingga terus menerus menjadi korban diskriminasi.
  4. Disintegrasi bangsa

 

Faktor utama penyebab terjadinya disintegrasi bangsa:

a)    Kegagalan kepemimpinan

Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah Negara modern. Keutuhan wilayah Negara sangat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat warga Negara dalam memelihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa.

b)   Krisis ekonomi

Krisis pokok, yang memicu lahirnya krisis lain (politik pemerintahan, hukum, dan sosial)

c)    Krisis Politik

Merupakan perpecahan elit ditingkat nasional, sehingga menyulitkan lahirnya kebijakan utuh dalam mengatasi krisis ekonomi. Apalagi didukung absennya sang pemimpin politik, yang harusnya mampu membangun solidaritas social untuk tetap solid menghadapi krisis ekonomi. Hal yang demikian ini menyebabkan kepemimpinan nasional tidak efektif, maka kemampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik akan semakin merosot.

d)   Krisis Sosial

Krisis social dimulai dari adanya tidak adanya harmoni dan berakhir pada meletusnya konflik kekerasan diantara kelompok-kelompok masyarakat (suku, agama, ras)

e)    Demoralisasi tentara dan Polisi

Pupusnya keyakinan mereka atas makn pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengayom negara.

f)    Intervensi asing

Negara asing yang ingin memecah belah, seraya mengambil keuntungan dari perpecahan tersebut.

Salah satu yang dapat dijadikan solusi adalah Bhineka Tunggal Ika yang merupakan ungkapan yang menggambarkan masyarakat heterogen atau majemuk. Masyarakat Indonesia terwujud sebagai interaksi social dari banyak suku bangsa dengan beraneka latar belakang kebudayaan, agama, sejarah, dan tujuan yang sama. Namun tentu saja makna yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika harus dipahami dan menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

 

2.4 Unsur-Unsur Keragaman Masyarakat Indonesia

  1. Suku Bangsa dan Ras

Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke sangat beragam, sedangkan perbedaan Ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriyah yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran-ukuran tubuh mata, ukuran kepala dan lain-lain.

Di Indonesia, terutama bagian barat mulai dari sulawesi adalah termasuk ras mongoloid Melayu Muola (Deutero Malayan mongolid). Kecuali Batak dan Toraja yang termasuk mongoloid melayu tua (proto Malayan mongoloid). Sebelah timur Indonesia ternasuk Ras astroloid, termasuk bagian NTT.

  1. Agama dan Keyakinan

Menurut Harun Nasution agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indra, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.

Agama yang bentuk keyakinan sulit diukur secara tepat dan rinci. Pada dasarnya agama dan keyakinan merupakan unsur penting dalam keagamaan bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya agama yang diakui Indonesia.

 

 

 

  1. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam, tingkat, pangkat dan stara sosial yang hierarkis. Hal ini dapat terlihat dan dirasakan dengan jelas dengan adanya penggolongan orang berdasarkan kasta.

Hal ini yang dapat menimbulkan kesenjangan baik ekonomi maupun sosial  bagi kerukunan masyarakat. Tak hanya itu bahkan bisa menjadi sebuah pemicu perang antara etnis atau suku.

  1. Ideologi dan Politik

Keragaman masyarakat Indonesia dalam ideology dan politik dapat dilihat dari banyaknya partai politik sejak berakhirnya orde lama. Meskipun pada dasarnya Indonesia hanya mengakui satu Ideologi, yaitu Pancasila yang benar-benar mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia

  1. Tata Krama

Tata krama dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat dan terdiri dari aturan-aturan yang kalau dipatuhidiharapkan akan tercipta interaksi sosial yang tertib dan efektif didalam masyarakat yang bersangkutan. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dimana setiap suku bangsa memiliki adat istiadat sendiri, karena adanya sosialisasi nilai-nilai dan norma secara turun temurun dari generasi ke generasi menyebabkan suatu masyarakat yang ada dalam suku bangsa yang sama akan memiliki adat dan kesopanan yang sama.

 

2.5  Struktur Masyarakat Indonesia

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yaitu :

1.   Horizontal

Ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan social berdasarkan perbedaan suku-bangsa, perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan.

Perbedaan suku-bangsa, agama, adat dan kedaerahan sering kali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Istilah masyarakat majemuk (plural societies) ini diperkenalkan oleh J.S. Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada zaman Hindia-Belanda. Plural societies yaitu suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain dalam kesatuan politik. Masyarakat Indonesia zaman Hindia Belanda tersebut adalah tipe masyarakat tropis dimana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras.

2.   Vertikal

Struktur masyarakat Indonesia ditandai adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup dalam.

Ditandai oleh adanya polarisasi social berdasarkan kekuatan ekonomi dan politik. Struktur masyarakat terpolarisasi menjadi sebagian besar orang yang secara ekonomi dan politik lemah yang menempati lapisan bawah dan sebagian kecil orang yang secara ekonomi dan politik kuat yang menempati lapisan atas.

Di bidang ekonomi, ada 2 sektor yaitu : sector ekonomi modern yang secara komersial lebih bersifat canggih, banyak bersentuhan dengan lalu lintas perdagangan internasional, profit oriented dan sector ekonomi tradisional yang bersifat konservatif, kurang mampu mengusahakan pertumbuhan, tidak profit oriented.

Struktur masyarakat dalam bidang politik ditandai adanya gap yaitu antara sejumlah kecil orang yang memegang kekuasaan dengan sejumlah besar orang yang tidak memilki kekuasaan

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:

    * Orang yang tinggal di daerah tersebut

    * Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.

 

Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.

Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Masalah-masalah kependudukan dipelajari dalam ilmu Demografi. Berbagai aspek perilaku menusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi, dan geografi. Demografi banyak digunakan dalam pemasaran, yang berhubungan erat dengan unit-unit ekonomi, seperti pengecer hingga pelanggan potensial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

SIMPULAN

Struktur masyarakat Indonesia bersifat majemuk dan dinamis ditandai oleh keragaman suku bangsa, ras, agama, dan kebudayaan. Keragaman tersebut merupakan kekayaan budaya yang membanggakan, tetapi pada sisi lain mengandung potensi konflik. Jadi, keragaman tersebut haruslah dapat dicari solusinya dengan semangat pluralisme, keterbukaan dan mengembangkan kesederajatan, sehingga terciptalah kedamaian dan kesejehteraan masyarakat Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

–          Tim ISBD. Unesa.Ilmu Sosial Budaya Dasar.2008.Surabaya: Unesa University Press Anggota IKAPI

–          Suratman dkk. Ilmu Sosial Budaya Dasar. 2010. Malang: Intimedia

http://erna-na92.blogspot.com/…/manusiakeragaman-dan-kesederajatan.html

–          Koentjaraningrat. 1987 . Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta : Penerbit Djambatan.

–          Maran, Rafael Raga, 1999 .Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar. Jakarta :Rineka Cipta.

–          Muhammad, Abdulkarim.2005. Ilmu Sosisl budaya dasar. Bandung :Citra Aditya Bakti.

–          Mutahhari, Murtadha. 1986. Manusia dan Agama. Bandung:

Mizan

 

 

 

landasan pendidikan(memiliki wawasan tentang pendidikan multikultural)

0

DAFTAR ISI

 

Kata pengantar…………………………………………………………………………………………………………………………….ii

Daftar isi………………………………………………………………………………………………………………………………………..iii

Bab I pendahuluan…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1.1  Latar belakang…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1.2   Rumusan masalah……………………………………………………………………………………………………………………..4

1.3  Tujuan penulisan……………………………………………………………………………………………………………………….4

Bab II pembahasan………………………………………………………………………………………………………………………….5

1.1  konsep multikultural…………………………………………………………………………………………………….5

1.2   Faktor-faktor penyebab timbulnya masyarakat  multikultural……………………………………………..5

1.3  Pengertian Pendidikan Multikultural………………………………………………………………………………..6

1.4  Pentingnya Pendidikan Mutikulturalisme………………………………………………………………………….7

1.5  Pendekatan pendidikan multikultural………………………………………………………………………………..8

1.6  Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia……………………………………………….9

1.7  Fungsi pendidikan multikultural di Indonesia……………………………………………………………………12

Bab III penutup………………………………………………………………………………………………………………………………13

3.1 Simpulan………………………………………………………………………………………………………………………13

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar belakang

Indonesia ini merupakan salah satu Negara multicultural yang terbesar di dunia . Perbedaan suku , ras, bahasa, merpakan sebuah perbedaan yang lazim ada dalam suatu masyarakat , di Indonesia bermacam-macam suku , bahasa, dan ras yang di miliki peleh masyarakt Indonesia yang menunjukan cirri khas yang di miliki bangsa Indonesia  yang tetap saling menghormati satu sama lain , walaupun terkadang perbedaan itu menyebabkan sebuah permasalahan di masyarakat sekitar.

pemasalah-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat multicultural yang di sebabkan baik oleh masalah social, masalah ekonomi, maslah budaya, maupun masalah pendidikan yang ada.  Di Indonesia diharapkan penididkan dapat embantu dan dapat menanamkan nilai-nilai multicultural dari mulai rasa saling menghormati antar suku lain dan saling membantu , serta memberikan penjelasan terhadap keberagaman yang ada si Indonesia ini, menurut Clifford Geertz : Indonesia merupakan negeri tempat semua arus cultural yang pernah di lewati oleh cina, india , timur tengah dan eropa yang terwakili di tempat-tempat tertentu di Indonesia , seperti di bali terdapat komunitas agama hindu , permukiman china terdapat di Jakarta , semarang dan Surabaya , pusat-pusat muslim di aceh, makasar, atau daratan tinggi padang dan di daerah-daerah minahasa dan ambon yang calvinis atau daerah-daerah flores yang khatolik . Gerrtz juga menunjukkan fakta tentang situasi masyarakat Indonesia yang memiliki rentang struktur social yang lebar .

1.2    Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam makalah ini seperti :

  1. Bagaimana konsep – konsep multicultural yang ada diIndonesia?
  2. Apa saja faktor – factor  penyebab timbulnya masyarakat multicultural?
  3. Apa yang dimaksud dengan pendidikan multicultural?
  4. Bagaimana bentuk pendidikan multicultural diIndonesia?
  5. Apa fungsi pendidikan multicultural?

1.3    Tujuan

 

Makalah ini mempunyai tujuan yaitu :

  1. Mengerti bagaimana konsep – konsep multicultural yang ada diIndonesia.
  2. Mengetahui apa saja factor – factor penyebab timbulnya masyarakat multicultural.
  3. Mengetahui bentuk – pendidikan multicultural yang ada diIndonesia.
  4. Mengetahui fungsi pendidikan multicultural.

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1 Konsep Multikultural

Gerakan multicultural muncul pertama kali sekitar tahun 1970-an di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan lain-lain. Dalam multikulturalisme menegaskan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang public sehingga dibutuhkan kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, atnik, gender, bahasa ataupun agama.

Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan-perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multicultural.

Multicultural merupakan suatu komsep yang ingin membawa masyarakat dalam kerukunan dan perdamaian, tanpa ada konflik dan kekerasan, meski didalamnya ada kompleksitas perbedaan.

Pinsip multikulturalisme mengajar kepada kita untuk mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap kelompok etnis. Berangkat dari prinsip demikian maka individu maupun kelompok dari berbagai etnik dalam pandangan ini bisa bergabung dalam masyarakat, terlibat daam societal cohesion tanpa harus kehilangan identitas etnis dan budaya mereka, sekaligus tetap memperoleh hak-hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat. Sehingga keberagaman budaya yang ada di belakang, di depan dan disekeliling kita bisa memberikan sumbangan yang paling berharga bagi semua orang.

2.2 Faktor-faktor penyebab timbulnya masyarakat  multikultural

 

  1. 1.        Keadaan Geografis

Keadaan geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau dan tersebar di suatu daerah yang equatornya sepanjang kurang lebih 3000 ml dari timur ke barat dan lebih dari 1000 ml dari utara ke selatan , dan ini merupakan factor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya multicultural suku bangsa Indonesia .

Pendatang pertama di kepulauan Indonesia adalah ras australoid di kepulauan Indonesia sekitar 20.000 tahun yang lalu , dan kemudia menyusul ras Melanesian Negroid pada sekitar 10.000 tahun yang lalu, kehadiran ras-ras itu pada masa messiolitikum .

  1. Pengaruh kebudayaan asing

Letak indonisa yang sangat strategis antara samudra hindia dan pasifik sangat mempengaruhi proses multicultural seperti adanya unsure-unsur kebudayaan dan agama . kepulauan Indonesia merupakan jalur lalu lntas perdagangan antara cina , india dan wilayah asia tenggara , daerah penyebaran budaya dan agama yang tidak merata menyebabkan terjadinya proses multicultural yang ada di masyarakat Indonesia , ppengaruh agama dan kebudayaan hindu-budha pada awal tarikh masehi hanya berkembang di wilayah Indonesia barat , pengaruh kebudayaan china terutama hanya terjadi di daerah daerah pantai dan kota-kota dagang . pengaruh ajaran islam berkembang pada abad ke-13 , terutama di Indonesia barat dan sebagian dari Maluku.

  1.  Kondisi iklim yang berbeda

Wilayah lingkungan hidup suku-suku bangsa juga memperlihatkan variasi yang berbeda-beda , ada komunitas yang mengandalkan pencarian hidupnya pada laut, seperti orang-orang pada kepulauan riau , dan terdapat juga komunitas-komunitas orang-orang pedalaman  antara lain orangorang Gayo alas di Aceh  . perbedaah curah hujan dan kesburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda di lindonesia

2.3 Pengertian Pendidikan Multikultural

 

Pendidikan multikultural secara etimologis berasal dari dua term yakni pendidikan dan multikulturtal. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik.

Sedangkan istilah multikultural sebenarnya merupakan kata dasar yang mendapat awalan. Kata dasar itu adalah kultur yang berarti kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan sedang awalannya adalah multi yang berarti banyak, ragam, aneka. Dengan demikian multikultural berarti keragaman budaya, aneka, kesopanan, atau banyak pemeliharaan. Namun dalam tulisan ini lebih diartikan sebagai keragaman budaya sebagai aplikasi dari keragaman latarbelakang seseorang.

Pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia di manapun dia berada dan dari manapun datangnya (secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama, dan negara).

Sedangkan menurut para ahli,

  • H.A.R Tilaar, pendidikan multikultural merupakan suatu wacana lintas batas yang mengupas permasalahan mengenai keadilan sosial, musyawarah, dan hak asasi manusia, isu-isu politik, moral, edukasional dan agama.
  • Ainurrofiq Dawam, pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya etnis, suku, dan aliran (agama).
  • Prudence Crandall, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik baik dari aspek keragaman suku (etnis), ras, agama (aliran kepercayaam) dan budaya (kultur).
  • Zubaedi, pendidikan multikultural merupakan sebuah gerakan pembaharuan yang mengubah senua komponen pendidikan termasuk mengubah nilai dasar pendidikan, aturan prosedur, kurikulum, materi pengajaran, struktur organisasi dan kebijakan pemerintah yang merefleksikan pluralisme budaya sebagai realitas masyarakat Indonesia.
  • Andersen dan Custer (1994), pendidikan multikultural adalah pedidikan mengenai keragaman budaya.
  • Musa Asy’ari, pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.
  • Azyumardi azra, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan demi secara keseluruhan

Dengan melihat dan memperhatikan berbagai pengertian pendidikan multikultural, disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah proses pengembangan yang tidak mengenal sekat-sekat dalam interaksi manusia. Sebagai wahana pengembangan potensi, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai heterogenitas dan pluralitas, pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan, etnis, suku, dan agama.

2.4 Pentingnya Pendidikan Mutikulturalisme

dalam rangka mengelola masyarakat multikultur sebagaimana Indonesia tampaknya masih menjadi wacana belaka. Gagasan genuine ini belum mampu diejawantahkan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, Pendidikan multikultural yang marak didengungkan sebagai langkah alternatif dalam tindakan praksis.

Sampai di sini, layak kita meneguhkan kembali paradigma multikultural tersebut. Peneguhan ini harus lebih ditekankan kepada persoalan kompetensi kebudayaan sehingga tidak hanya berkuat pada aspek kognitif melainkan beranjak kepada aspek psikomotorik. Peneguhan ini bermaksud mendedahkan kesadaran bahwa multikulturalisme, sebagaimana diungkap oleh Goodenough (1976) adalah pengalaman normal manusia. Ia ada dan hadir dalam realitas empirik. Untuk itu, pengelolaan masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa dilakukan secara taken for granted atau trial and error. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated, dan berkesinambungan. Di sinilah fungsi strategis pendidikan multikultural sebagai sebuah proses di mana seseorang mengembangkan kompetensi dalam beberapa sistem standar untuk mempersepsi, mengevaluasi, meyakini, dan melakukan tindakan.

Beberapa hal yang dibidik dalam pendidikan multikultural ini adalah:

pertama, pendidikan multikultural menolak pandangan yang menyamakan pendidikan (education) dengan persekolahan (schooling) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan juga bermaksud membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer dalam mengembangkan kompetensi kebudayaan semata-mata berada di tangan mereka melainkan tanggung jawab semua pihak.

Kedua, pendidikan ini juga menolak pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Hal ini dikarenakan seringnya para pendidik, secara tradisional, mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif self sufficient. Oleh karena individu-individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam berbagai dialek atau bahasa, dan berbagai pemahaman mengenai situasi-situasi di mana setiap pemahaman tersebut sesuai, maka individu-individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam sejumlah kebudayaan. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural akan melenyapkan kecenderungan memandang individu secara stereotip menurut identitas etnik mereka. Malah akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak-didik dari berbagai kelompok etnik.

Ketiga, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi seseorang pada suatu waktu ditentukan oleh situasinya. Meski jelas berkaitan, harus dibedakan secara konseptual antara identitas-identitas yang disandang individu dan identitas sosial primer dalam kelompok etnik tertentu.

Keempat, kemungkinan bahwa pendidikan meningkatkan kesadaran mengenai kompetensi dalam beberapa kebudayaan akan menjauhkan kita dari konsep dwi-budaya (bicultural) atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Karena dikotomi semacam ini bersifat membatasi kebebasan individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan.

Dalam melaksanakan pendidikan multikultural ini mesti dikembangkan prinsip solidaritas. Yakni kesiapan untuk berjuang dan bergabung dalam perlawanan demi pengakuan perbedaan yang lain dan bukan demi dirinya sendiri. Solidaritas menuntut untuk melupakan upaya-upaya penguatan identitas melainkan berjuang demi dan bersama yang lain. Dengan berlaku demikian, kehidupan multikultural yang dilandasi kesadaran akan eksistensi diri tanpa merendahkan yang lain diharapkan segera terwujud.

2.5 Pendekatan pendidikan multikultural

Pendekatan dalam pendidikan multikultural meliputi:

  • Pengajaran yang diberikan kepada mereka yang berbeda secara kultural dilakukan dengan penitikberatan agar di kalangan mereka terjadi perubahan kultural.
  •  Memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan mengarahkan atau mendorong siswa memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri, mengembangkan toleransi dan mau menerima orang lain.
  • Menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya.
  • Pendidikan multikultural dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok.
  • Pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya rekontruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial.

Meskipun pendidikan multikultural itu penting dan Indonesia adalah negara yang multikultural, tetapi pola pendidikan di Indonesia belum memakai pendidikan multikultural. Pola pendidikan di Indonesia selama ini memilih cara penyeragaman dengan standar kultural indonesia yaitu kultur yang dibawa oleh birokrasi yang dikendalikan elit pemerintah yang harus dilaksanakan dan dipatuhinya. Kebijakan pendidikan harus selalu dilegimitasi oleh perundang-undangan yang sudah memiliki kekuatan legal.

2.6 Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia

 

Pasal 4 UU N0. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pada konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidak-toleranan (l’intorelable) seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sah-tidaknya teologi atau ideologi), perang agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

Dalam sejarahnya, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruangan kosong, namun ada interes politik, sosial, ekonomi dan intelektual yang mendorong kemunculannya. Wacana pendidikan multikultural pada awalnya sangat bias Amerika karena punya akar sejarah dengan gerakan hak asasi manusia (HAM) dari berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak lacakan sejarah atau asal-usul pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial Orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktik diskrinunasi di lembaga-lembaga publik pada masa perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an. Di antara lembaga yang secara khusus disorot karena bermusuhan dengan ide persamaan ras pada saat itu adalah lembaga pendidikan. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, suara-suara yang menuntut lembaga-lembaga pendidikan agar konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin kencang, yang dikumandangkan oleh para aktivis, para tokoh dan orang tua. Mereka menuntut adanya persamaan kesempatan di bidang pekerjaan dan pendidikan. Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula dari konseptualisasi pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini,

  • Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
  • Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
  • Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.
  • Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinisip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.

Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.

Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

Sebagai wacana baru, Pendidikan Multikultural ini tidak harus dirancang khusus sebagai muatan substansi tersendiri, namun dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada tentu saja melalui bahan ajar atau model pembelajaran yang paling memungkinkan diterapkannya pendidikan multikultural ini.

  1. pendidikan formal pendidikan

1)       Pendidikan Usia Dini

Usia Dini dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan misalnya dalam Out Bond Program

2)       SD, SLTP ,SMU

SD, SLTP maupun Sekolah menengah pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam bahan ajar seperti PPKn, Agama, Sosiologi dan Antropologi, dan dapat melalui model pembelajaran yang lain seperti melalui kelompok diskusi, kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya.

Anak SD dengan metode bermain, menonton VCD dan diskusi dapat membuat anak lebih berani tampil di depan umum, percaya diri, dapat menghargai orang lain, dan dapat melihat kekurangan diri.

Event sangat efektif untuk membentuk kerja sama siswa, mengekspresikan perasaan siswa, dan siswa dapat memberikan apresiasi terhadap karya orang lain. Nilai-nilai yang diajarkan dalam model pendidikan multikultural ini dapat diterapkan oleh siswa dalam kegiatan sehari-hari.

3)   Perguruan Tinggi.

Di Perguruan Tinggi misalnya, dari segi substansi, pendidikan multikultural ini dapat dinitegrasikan dalam kurikulum yang berperspektif multikultural, misalnya melalui mata kuliah umum seperti Kewarganegaraan, ISBD, Agama dan Bahasa.

  1. Pendidikan non formal

wacana ini dapat disosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan dengan model pembelajaran yang responsive multikultural dengan mengedepankan penghormatan terhadap perbedaan baik ras suku, maupun agama antar anggota masyarakat.

Nilai-nilai multikulrutal yang dikembangkan dalam pendidikan antara lain

1) Menghargai Perbedaan;

2) Kebersamaan;

3) Tenggang Rasa;

4) Toleransi;

5) Kasih Sayang;

6) Tolong menolong;

7) Rela Berkorban;

8) Empati.
Nilai-nilai multikultural tersebut bersifat fleksibel, tidak kaku.

Tak kalah penting wacana pendidikan multikultural ini dapat diimplementasikan dalam lingkup keluarga. Di mana keluarga sebagai institusi sosial terkecil dalam masyarakat, merupakan media pembelajaran yang paling efektif dalam proses internalisasi dan transformasi nilai, serta sosialisasi terhadap anggota keluarga. Peran orangtua dalam menanamkan nilai-nilai yang lebih responsive multikultural dengan mengedepankan penghormatan dan pengakuan terhadap perbedaan yang ada di sekitar lingkungannya (agama, ras, golongan) terhadap anak atau anggota keluarga yang lain merupakan cara yang paling efektif dan elegan untuk mendukung terciptanya sistem sosial yang lebih berkeadilan.

Ada tiga tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu:

1. Agama, suku bangsa dan tradisi

Agama secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan orang Indonesia sebagai suatu bangsa. Bagaimanapun juga hal itu akan menjadi perusak kekuatan masyarakat yang harmonis ketika hal itu digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas individu-individu atau kelompok ekonomi. Di dalam kasus ini, agama terkait pada etnis atau tradisi kehidupan dari sebuah masyarakat.

Masing-masing individu telah menggunakan prinsip agama untuk menuntun dirinya dalam kehidupan di masyarakat, tetapi tidak berbagi pengertian dari keyakinan agamanya pada pihak lain. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural untuk mencapai tujuan dan prinsip seseorang dalam menghargai agama.

2. Kepercayaan

Unsur yang penting dalam kehidupan bersama adalah kepercayaan. Dalam masyarakat yang plural selalu memikirkan resiko terhadap berbagai perbedaan. Munculnya resiko dari kecurigaan/ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat/plural.

3. Toleransi

Toleransi merupakan bentuk tertinggi, bahwa kita dapat mencapai keyakinan. Toleransi dapat menjadi kenyataan ketika kita mengasumsikan adanya perbedaan. Keyakinan adalah sesuatu yang dapat diubah. Sehingga dalam toleransi, tidak harus selalu mempertahankan keyakinannya.

Untuk mencapai tujuan sebagai manusia Indonesia yang demokratis dan dapat hidup di Indonesia diperlukan pendidikan multikultural.

2.7  Fungsi  Pendidikan Multikultural Di Indonesia

 

Pendidikan multikulturalisme bertujuan untuk sebuah pendidikan yang bersifat anti rasis; yang memperhatikan ketrampilan-ketrampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia; yang penting bagi semua murid; yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan; mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang memungkinkan murid bekerja bagi keadilan sosial; yang merupakan proses dimana pengajar dan murid bersama-sama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademik; dan menerapkan ilmu pendidikan yang kritis yang memberi perhatian pada bangun pengetahuan sosial dan membantu murid untuk mengembangkan ketrampilan dalam membuat keputusan dan tindakan sosial.

Wacana multikulturalisme untuk konteks di Indonesia menemukan momentumnya ketika sistem nasional yang otoriter-militeristik tumbang seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto. Saat itu, keadaan negara menjadi kacau balau dengan berbagai konflik antarsuku bangsa dan antar golongan, yang menimbulkan keterkejutan dan kengerian para anggota masyarakat. Kondisi yang demikian membuat berbagai pihak semakin mempertanyakan kembali sistem nasional seperti apa yang cocok bagi Indonesia yang sedang berubah, serta sistem apa yang bisa membuat masyarakat Indonesia bisa hidup damai dengan meminimalisir potensi konflik.

Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Perbedaan itu dapat terwadahi di tempat-tempat umum, tempat kerja dan pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial. paradigma pendidikan multikulturalisme sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, soliditas dan intimitas di antara keragamannya etnik, ras, agama, budaya dan kebutuhan di antara kita. Paparan di atas juga memberi dorongan dan spirit bagi lembaga pendidikan nasional untuk mau menanamkan sikap kepada peserta didik untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan lain. Harapannya, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, akan membantu siswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah, akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai.

                                                                                                                   Bab III

penutup

3.1   Kesimpulan

Pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia di manapun dia berada dan dari manapun datangnya (secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama, dan negara). Dengan melihat dan memperhatikan berbagai pengertian pendidikan multikultural, disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah proses pengembangan yang tidak mengenal sekat-sekat dalam interaksi manusia. Sebagai wahana pengembangan potensi, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai heterogenitas dan pluralitas, pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan, etnis, suku, dan agama.